- Kementerian Perindustrian menyiapkan kapasitas pelatihan vokasi sebelas ribu peserta per tahun untuk calon pekerja migran di Jakarta pada Kamis, lima belas Oktober dua ribu dua puluh enam.
- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji dan Menteri P2MI Mukhtarudin memperbarui nota kesepahaman untuk memperluas sektor pelatihan vokasi guna memenuhi pasar global.
- Pemerintah menargetkan pelatihan seratus empat puluh ribu peserta secara nasional pada tahun dua ribu dua tujuh melalui program SMK Go Global.
Menurut Mukhtarudin, kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tersebar di sejumlah sektor, mulai dari manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, hingga transportasi.
Negara tujuan potensial di antaranya Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta sejumlah negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan pelatihan berbasis permintaan pasar kerja. Dengan metode ini, pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pemberi kerja, jenis kompetensi yang diperlukan, serta kualifikasi yang berlaku di negara tujuan.
“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” ungkap Mukhtarudin.
Pemerintah juga menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui program SMK Go Global.
Program tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin, untuk meningkatkan kesiapan lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.
Pelaksanaan program itu akan didukung penguatan sertifikasi kompetensi dan pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu.
Pemerintah juga menekankan pelindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan kerja sama tersebut akan menghubungkan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri dengan ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri di dalam negeri.
“Dalam kerja sama tersebut, BPSDMI dan Direktorat Jenderal P3KLN mengidentifikasi peluang kerja sektor industri manufaktur dan/atau sektor lainnya di luar negeri dan potensi ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri,” pungkas Adie.