- Wakil Ketua Umum Kadin Aviliani menilai target pertumbuhan ekonomi enam persen dalam APBN 2027 terlalu optimistis.
- Diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di Jakarta pada Selasa (20/10/2026) membandingkan proyeksi pemerintah dengan lembaga dunia.
- Target tersebut dapat tercapai melalui realisasi investasi Danantara, pelibatan sektor swasta, serta pemulihan konsumsi masyarakat menengah.
Suara.com - Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 terlalu optimistis.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani membandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga dunia, termasuk versi Kadin maupun Bank Indonesia (BI).
Berdasarkan paparannya, Kadin Indonesia menetapkan baseline proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2027 di angka 4,86 persen hingga 5,17 persen. Angka ini sejalan dengan proyeksi lembaga internasional seperti IMF yang mematok pertumbuhan di level 5,1 persen, World Bank di level 5,2 persen. BI sendiri memproyeksikan rentang 5,1 persen hingga 5,9 persen.
"Nah kita lihat di sini kita buat, kita bandingkan juga dengan beberapa ya, ada IMF, ada World Bank. Memang rata-rata masih 5, enggak ada yang bikin 6, kecuali pemerintah," ungkap Aviliani dalam diskusi publik bertajuk Outlook Ekonomi 2027 yang digelar di Lounge Katadata, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia memaklumi sikap pemerintah yang menetapkan target tinggi dalam rancangan makroekonominya sebagai bentuk dorongan moral, meski realitas di lapangan menunjukkan ruang gerak yang terbatas.
"Pemerintah di sini 6 ya, karena memang pemerintah kan harus ya, pemerintah harus harus harus optimistis dong ya," tambahnya.
Meski demikian, ia memberikan syarat yang harus dipenuhi jika pemerintah optimistis mengejar angka tersebut. Target 6 persen diakuinya bisa tercapai apabila investasi dari BPI Danantara ke proyek hilirisasi terealisasi dengan cepat dan mutlak melibatkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan.
Selain itu, pemulihan konsumsi masyarakat kelas menengah juga menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan.
Lebih jauh, Aviliani mengingatkan bahwa instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berfungsi sebagai katalisator. Sehingga mesin utama pencetak pertumbuhan ekonomi secara masif tetap berada di tangan sektor riil.
Ia menyoroti pentingnya menjaga persepsi dan ruang bagi swasta untuk terus berdaya di tengah kemunculan berbagai lembaga baru pemerintah.
"Padahal kalau kita lihat, kontribusi daripada swasta itu walaupun sudah diambil Danantara masih tetap 80 persen. Jadi artinya apa? Kalau mau tumbuh 8 persen, pemerintah tidak membedayakan swasta, itu salah besar," pungkasnya.
Sekadar informasi, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027. Adapun pertumbuhan ekonomi RI per semester I 2026 mencapai 5,45 persen.