- Kadin menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sangat didominasi oleh kelompok masyarakat kelas atas.
- Kelas menengah rentan memicu instabilitas sosial karena menanggung beban hidup tinggi tanpa mendapat bantuan pemerintah.
- Pemerintah diminta memberikan insentif pajak agar perusahaan besar mengintegrasikan UMKM guna meningkatkan pendapatan kelas menengah.
Suara.com - Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti nasib masyarakat kelas menengah yang kian terhimpit secara ekonomi. Bahkan kelompok menengah ini dinilai paling rentan memicu gelombang aksi demo di lapangan.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani menyatakan mulanya mengungkapkan kalau laju ekonomi saat ini ditopang kuat oleh konsumsi masyarakat kelompok atas atau desil 8 hingga 10 (desil biru).
Berdasarkan data profil kelompok pendapatan, 30 persen kelompok terkaya yang berjumlah 83,8 juta orang ini mendominasi 53 persen total pengeluaran nasional dan 58 persen total pendapatan nasional.
"Desil dari masyarakat kita yang menjadi sekarang itu yang biru itu adalah yang paling men-generate belanja paling tinggi ya. Dia ada belanjanya sekitar 53%. Makanya kita enggak terasa tumbuh 5 persen oke-oke saja kok, tapi jangan lupa yang menikmati adalah yang biru," kata Aviliani dalam diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di kantor Katadata, Jakarta, dikutip Rabu (21/10/2026).
Kondisi ini berbanding terbalik dengan masyarakat kelas menengah bawah pada desil 4 hingga 7 (desil kuning). Populasi kelompok middle 40 persen ini mencapai 108,5 juta orang, menyumbang 32 persen terhadap total pengeluaran nasional dan 33 persen terhadap pendapatan nasional.
Aviliani menegaskan kelas menengah rentan memicu instabilitas sosial karena menanggung beban kebutuhan hidup yang tinggi tanpa menerima kompensasi bantuan pemerintah.
"Nah yang harus dipikirkan pemerintah tuh yang desil yang warna kuning, karena yang warna kuning ini jumlahnya besar tapi pendapatannya makin turun, dia enggak dapat tunjangan apa-apa. Nah ini yang biasanya berbahaya ya. Orang-orang di menengah yang yang seperti ini nih yang biasanya suka demo, yang bikin masalah unrest itu ya dari sini," beber dia.
Adapun jumlah masyarakat kelas menengah secara spesifik pada tahun 2025 tercatat menyusut ke angka 46,7 juta orang, atau hanya sekitar 16,6 persen dari total populasi.
Sementara itu, kelompok masyarakat 30 persen termiskin di desil 1 hingga 3 (desil merah) yang berpopulasi 87 juta orang, relatif tidak terlalu terimbas guncangan ekonomi karena daya belinya ditopang penuh oleh program perlindungan negara.
"Kalau yang merah juga enggak masalah, karena dapat BLT, dapat BPJS," ucap Aviliani.
Guna memulihkan daya beli kelas menengah, pemerintah diminta merancang stimulus yang mengarah pada pemberdayaan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MUKM).
Skema insentif berupa pemotongan pajak (tax deductible) perlu digulirkan agar perusahaan besar bersedia mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam rantai pasok mereka melalui sistem closed loop.
"Nah ini yang mungkin harus dijaga supaya tadi I dan C-nya tadi itu tetap akan bagus ya, tidak hanya didominasi oleh yang warna biru tapi warna kuning yang jumlahnya 33 persen ini harus ditingkatkan pendapatannya," timpal dia.
Pemberian insentif pembinaan bisnis ini dinilai lebih strategis dan berkelanjutan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan sekadar menggelontorkan bantuan tunai tanpa ada efek pengganda bagi penguatan kelas menengah.
"Nah kalau UMKM digandeng, maka dia akan menimbulkan pendapatan yang meningkat. Nah kita melihatnya gitu. Jadi tidak bisa dengan cara, 'Oh ini banyak orang susah kita kasih duit,' selesai habis duitnya hilang, ya sudah. Tapi tidak ada pemberdayaan. Jadi kita lebih melihatnya adalah bagaimana konsep closed loop ini nanti menyangkut APBN supaya bisa masuk ke sana ya," pungkasnya.