- Indonesia didorong menguasai AI, semikonduktor, dan keamanan digital.
- Pemerintah dan BUMN diharapkan menjadi pembeli awal chip buatan lokal.
- Kontribusi ekonomi digital ditargetkan mencapai 12–13% PDB pada 2029.
“Peta jalan tidak membangun industri. Industri dibangun oleh pembeli pertama, investor yang sabar, patient capital, dan talenta,” kata Dwi.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar industri teknologi Indonesia: membangun kemampuan produksi saja tidak cukup jika tidak disertai pasar, pendanaan jangka panjang, dan tenaga kerja yang kompeten.
Di sisi lain, pengembangan bisnis teknologi juga harus tetap sejalan dengan mandat utama Peruri sebagai perusahaan umum milik negara.
Deputi Badan Pengaturan BUMN Hamra Samal menjelaskan, Perum memiliki orientasi berbeda dari perusahaan berstatus Persero. Jika Persero diarahkan untuk menghasilkan laba, Perum menempatkan pelayanan publik sebagai tugas utama.
Karena itu, keberhasilan Peruri tidak semata-mata diukur melalui keuntungan finansial, tetapi juga dari nilai manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat atau public value.
Hamra mengingatkan agar pengembangan usaha dan upaya menjaga keberlanjutan perusahaan tidak menggeser mandat inti Peruri dalam penyediaan dokumen dan identitas yang aman.
“Tetapi pada saat kita bicara tentang menjaga sustainability, maka ini bukan lagi menjadi tugas yang utama. Tugas utama adalah public service,” ucap Hamra.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menekankan pentingnya perlindungan data nasional dari manipulasi dan serangan siber. Ia juga menyinggung keputusan pimpinan Peruri sebelumnya yang menolak pengalihan produksi kepada pihak lain demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Pemerintah turut menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dalam keterangannya yang disampaikan melalui perwakilan kementerian, menyebut transformasi digital bertumpu pada tiga pilar, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, serta ekonomi dan masyarakat digital.
Kontribusi ekonomi digital ditargetkan mencapai 12-13% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pengembangan AI di sektor keuangan, pendidikan, dan kesehatan perlu didukung data berkualitas, peningkatan literasi digital, infrastruktur memadai, serta pendanaan yang terintegrasi.
Rachmat juga menekankan bahwa hasil AI yang digunakan untuk merumuskan kebijakan harus diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga menjaga kualitas pengambilan keputusan.
Di sektor semikonduktor, pemerintah menyoroti peluang pengembangan industri melalui hilirisasi silika menjadi wafer silikon, penguatan riset, investasi, dan pengembangan talenta.
Reporter Esther Nadya