Menjemput Surya, Menyalakan Desa: Orkestrasi Raksasa Transisi Energi Era Prabowo

Suara.com - Siluet panel surya memantulkan semburat jingga di pesisir Selat Bali ketika angin sore bertiup kencang di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. 

Di gerbang barat Pulau Dewata itu, sebuah babak baru arsitektur energi nasional ditandai. Indonesia tidak lagi sekadar berwacana soal dekarbonisasi di atas kertas seminar; mesin hilirisasi hijau dan transisi energi bersih resmi dinyalakan dalam skala yang belum pernah disentuh sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), yang diawali dengan 14 PLTS di 6 provinsi dengan kapasitas total 5,3 GWp. 

Peluncuran program ini berlangsung di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026.

“Pada sore hari ini, Selasa, 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini secara resmi saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di 6 Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak,” ucap Presiden Prabowo dalam pernyataan peresmian.

Lompatan ini menjadi sinyal terkuat mengenai arah haluan pembangunan energi Indonesia. Ambisi memanen tenaga matahari ini dipatok dengan tenggat yang ketat dan tanpa kompromi.

“Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” kata Presiden Prabowo.

Megaproyek 100 GWp: Efisiensi Subsidi Rp73,9 Triliun dan Titik Tolak 14 PLTS

Target 100 GWp bukan semata proyek mercusuar di bidang kelistrikan. Di balik jajaran silikon fotovoltaik tersebut, tersimpan kalkulasi makroekonomi yang masif. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa program ini merupakan program strategis yang berdampak positif secara signifikan pada sejumlah aspek. 

Melalui program ini, pemerintah dapat melakukan penghematan APBN, penghematan diesel, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan emisi karbon.

“Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Menteri ESDM.

Fase pembuka proyek raksasa ini langsung direalisasikan melalui pembangunan 14 PLTS terapung dan darat yang tersebar di sentra konsumsi maupun pulau-pulau strategis:

1. PLTS Tembesi di Provinsi Kepulauan Riau;
2. PLTS Pulau Sembur di Provinsi Kepulauan Riau;
3. PLTS Pulau Rengit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. PLTS Saguling di Provinsi Jawa Barat;
5. PLTS Purwakarta di Provinsi Jawa Barat;
6. PLTS Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat;
7. PLTS Cirata di Provinsi Jawa Barat;
8. PLTS Jatigede di Provinsi Jawa Barat;
9. PLTS Waduk Gajah Mungkur di Provinsi Jawa Tengah;
10. PLTS Karangkates di Provinsi Jawa Timur;
11. PLTS Madura di Provinsi Jawa Timur;
12. PLTS Pasuruan di Provinsi Jawa Timur;
13. PLTS Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur; dan
14. PLTS Site Gilimanuk di Provinsi Bali.

Penggelaran infrastruktur lintas teritorial ini menuntut konsolidasi keamanan dan birokrasi lintas sektoral yang solid.

“Saya ucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga yang telah membantu mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana,” ujar Bahlil.

Fajar Baru Biosolar: Mandatori B50 di Seluruh SPBU Nusantara

Bersamaan dengan pemanfaatan fotovoltaik skala masif, transformasi sektor transportasi dan bahan bakar cair memasuki garis finis masa transisi. Ketergantungan terhadap impor minyak solar fosil dipangkas drastis melalui peningkatan bauran nabati.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh SPBU di Indonesia menyalurkan biosolar B50 mulai Kamis (1/10), seiring berakhirnya masa transisi penyaluran stok B40. 

Kewajiban B50 diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 yang ditetapkan 17 Juni dan berlaku sejak 1 Juli 2026. Aturan ini menetapkan target pencampuran minimal 50 persen untuk semua jenis minyak solar.

Badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya masih mengantongi cadangan biodiesel campuran 40 persen, telah diberi relaksasi penyaluran hingga 30 September 2026 sesuai batas spesifikasi terdahulu.

Kesiapan pasokan di lapangan menunjukkan progres yang pesat. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut penyaluran B50 telah mencapai 67 persen saat peresmian pada Juli lalu, memuluskan jalan menuju penerapan penuh di seluruh dispenser bahan bakar nasional.

Pendar Listrik dari Galuga: Babak Baru Pengolahan Sampah Menjadi Energi

Upaya dekarbonisasi tidak hanya berpusat pada bentang alam perairan dan perkebunan sawit, tetapi juga merambah ke episentrum krisis perkotaan: tumpukan sampah yang menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Melalui instrumen pendanaan strategis Danantara Indonesia, kolaborasi dibentuk via PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) dengan meresmikan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 17 September 2026.

PSEL Bogor Raya 1 menjadi fasilitas PSEL keempat yang memasuki tahap pembangunan.  Sebelumnya, lebih dulu dibangun PSEL Denpasar, Bali pada 8 Juli 2026; PSEL Legok Nangka, Jawa Barat tanggal 31 Juli 2026; dan, PSEL Kota Bekasi pada 26 Agustus 2026.

Proyek aglomerasi Kabupaten dan Kota Bogor ini berjalan atas payung hukum Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 demi mempercepat solusi persampahan modern.

Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, mengatakan, "Permasalahan sampah tidak hanya memengaruhi kehidupan kita saat ini, tetapi juga masa depan anak-anak kita. PSEL Bogor Raya I dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, pengembangan energi hijau, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun, menurunkan emisi dari TPA hingga 80 persen, serta mengurangi emisi karbon sekitar 640 ribu ton setara CO2 per tahun."

Akselerasi proyek energi sirkular ini didorong oleh deregulasi besar-besaran di tingkat pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan, "Soal sampah ini adalah situasi darurat yang harus kita selesaikan. Dulu ada sekitar 160 aturan yang membuat prosesnya rumit, sekarang sudah kita pangkas menjadi tiga saja. Dengan begitu, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bisa berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat."

Memicu Green Jobs

Investasi di Galuga juga menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau (green jobs). Kepastian komersial proyek dikunci melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) antara PLN dan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) Nusantara Bogor New Energy, dengan tarif offtake yang ditetapkan sebesar USD 0,20 per kWh.

Fasilitas yang berdiri di atas lahan milik TNI AD ini ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan 2028 dengan kapasitas olah mencapai 1.500 ton sampah per hari. 

PSEL Bogor Raya 1 menerapkan teknologi mutakhir moving grate incinerator berstandar European Union Industrial Emissions Directive (EU IED) yang dilengkapi Air Pollution Control System (APCS) untuk memastikan emisi industri ditekan seminimal mungkin. 

Ke depan, ekspansi disiapkan melalui PSEL Bogor Raya 2 di Kayumanis untuk mengolah sampah Kota Bogor dan Kota Depok, melengkapi cetak biru pembangunan 17 titik PSEL di 33 kabupaten/kota se-Indonesia. 

Kawasan Galuga pun dirancang menjadi pusat riset dan inovasi teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan yang menggandeng kalangan akademisi dan perguruan tinggi.

Menegakkan Keadilan Energi: Terang bagi 205 Ribu Rumah Tangga Rentan

Di ujung rantai pasok energi yang serba canggih, pemerintah meletakkan prinsip keadilan sosial sebagai kompas utama. 

Transisi energi mustahil dirayakan secara utuh jika masih ada anak-anak di pelosok dusun yang terpaksa belajar di bawah keremangan lampu minyak tanah.

Kementerian ESDM mencatat torehan pemerataan rasio elektrifikasi sepanjang 2025 melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). 

Program Lisdes sukses menjangkau 1.516 lokasi desa terpencil dengan menyambungkan aliran daya ke 77.616 pelanggan baru.

Pemerataan ini berakar dari instruksi langsung Kepala Negara untuk menghapus disparitas antarwilayah. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menceritakan latar belakang emosional di balik penugasan tersebut: ia tumbuh besar tanpa akses listrik hingga duduk di bangku sekolah dasar, sebuah pengalaman hidup yang menegaskan bahwa nihilnya energi adalah penghambat utama martabat manusia.

"Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030, semua desa-desa atau dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk keadilan sosial," tegas Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Di kantong-kantong pemukiman padat dan pedesaan yang tiang listriknya sudah berdiri, persoalan lain muncul: ketidakmampuan warga miskin membayar biaya instalasi meteran baru. Menjawab kendala finansial tersebut, program BPBL diintervensikan secara langsung menggunakan kas negara.

"Karena biaya pemasangannya kan butuh biaya, biaya rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Kementerian ESDM atas arahan perintah Bapak Presiden itu memasang sebesar sebanyak 205.968 rumah. Jadi, selain program listrik desa juga ada kita pemasangan baru," ungkap Bahlil.

Tercatat hingga 31 Desember 2025, sebanyak 205.968 rumah tangga prasejahtera di berbagai pelosok Indonesia telah tersambung secara cuma-cuma ke jaringan listrik nasional, merajut kepingan keadilan energi dari pesisir hingga pedalaman.