- Pemerintah Indonesia menghabiskan anggaran sekitar Rp 60 triliun untuk menangani berbagai bencana alam seperti banjir dan karhutla.
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam acara Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.
- Kebutuhan penanganan bencana dan subsidi energi membuat proyeksi Belanja Negara APBN 2026 naik menjadi Rp 3.942 triliun.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui kalau Pemerintah sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 60 triliun untuk menangani bencana alam seperti Banjir Sumatra hingga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Menkeu Suahasil menyebut, tambahan dana ini membuat proyeksi Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 naik menjadi Rp 3.942 triliun dari proyeksi sebelumnya sekitar Rp 3.842,7 triliun.
"Kenapa kita mesti naikkan? Karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat. 3.843 (triliun rupiah) tadinya kita bayangkan, sekarang belanjanya menjadi 3.942 (triliun rupiah)," katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Bendahara Negara menjelaskan kalau pembengkakan anggaran Belanja Negara ini terjadi akibat beberapa faktor yang tidak pernah diprediksi. Mulai dari bencana Banjir Sumatra hingga Karhutla di sejumlah wilayah.
"Ada unprecedented event yang kita enggak pernah bayangkan, kita enggak pernah rencanakan, kita tidak pernah anggarkan. Namanya bencana alam. Bencana alam sampai dengan saat ini, dari sejak bencana alam di Sumatera bagian utara, lalu ke beberapa tempat lain, termasuk Karhutla yang kita harus tangani saat ini, paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun sendiri," beber dia.
Selain itu, Suahasil menyebut Belanja Negara meningkat karena kenaikan subsidi dan kompensasi energi dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Ia mengemukakan kalau melonjaknya anggaran Belanja Negara ini dilakukan agar perekonomian Indonesia terus berjalan.
"Dalam jangka pendek, kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan. Karena itu belanja meningkat," imbuhnya.
Suahasil lalu menjelaskan kalau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki opsi seperti menaikkan penerimaan negara atau mengkombinasikan realokasi anggaran dari yang sudah ditentukan sejak awal.
Dari outlook Belanja Negara sebesar Rp 3.843 triliun di APBN 2026, Suahasil mengaku sudah mengutak-atik anggaran hingga Rp 200 triliun. Namun secara keseluruhan, Belanja Negara naik sekitar Rp 300 triliun.
"Di dalam skala belanja Rp 3.843 (triliun) itu mungkin sekarang sudah hampir Rp 200 triliun yang kita geser-geser, tapi kemudian keseluruhannya belanjanya naik kira-kira Rp 300 triliun. Ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut," timpal dia.
Lebih lanjut Suahasil mengakui apabila Belanja Negara meningkat, maka itu berdampak juga pada penerimaan negara yang dibayar oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Namun dia mengklaim kalau meningkatnya penerimaan negara itu sebanding dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah untuk menangani bencana alam, perlindungan sosial, layanan publik, hingga infrastruktur.
"Saya ingin menyampaikan sedikit kalau pendapatan yang meningkat, ya pasti yang bayar adalah perekonomian Indonesia, yang membayar adalah rumah tangga, yang membayar adalah dunia usaha. Tetapi ketika dia dibayarkan untuk sesuatu yang kita keluarkan untuk bencana alam, untuk perlindungan sosial, untuk layanan publik, untuk infrastruktur, seharusnya sih justifiable," jelas Suahasil.