- Pemerintah menggandeng 400 perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- Langkah kolaborasi lintas sektor ini bertujuan mempercepat mobilisasi sumber daya, peralatan, dan personel dalam mitigasi bencana.
- Penguatan infrastruktur air dan pencegahan kebakaran berdampak positif bagi kelancaran aktivitas ekonomi serta kesehatan masyarakat.
Pemerintah Susun Skema Kolaborasi dengan Perusahaan Tambang
Untuk memastikan keterlibatan dunia usaha berjalan efektif, pemerintah akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang.
Seluruh perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah nantinya akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi agar kemampuan dan sumber daya masing-masing perusahaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Faisol menilai pendekatan gotong royong menjadi fondasi penting dalam mempercepat pengendalian karhutla. Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, mobilisasi peralatan dan personel diharapkan dapat menjangkau lokasi prioritas secara lebih cepat.
"Jadi kegotongroyongan ini menjadi penting. Akan terlibat hampir 400 unit usaha (sektor pertambangan) yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah," ujarnya.
Keterlibatan perusahaan tambang juga diharapkan menjadi bentuk kontribusi dunia usaha dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana yang berdampak terhadap masyarakat.
Kalteng Perkuat Infrastruktur Air untuk Cegah Kebakaran Berulang
Selain mengandalkan dukungan perusahaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.
Upaya tersebut mencakup penyaluran bantuan pangan, air bersih, dan vitamin, penyediaan ruang oksigen, hingga perlindungan asuransi bagi relawan yang bertugas di lapangan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan sumur bor dan tandon air bersih sebagai infrastruktur jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.
Penguatan infrastruktur air dan pengelolaan gambut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mengurangi beban penanganan darurat setiap kali karhutla terjadi.
Bagi perekonomian daerah, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya berarti mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga menjaga kelancaran transportasi, aktivitas perdagangan, produktivitas masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan usaha.