- Menteri Airlangga Hartarto menyayangkan kasus penyadapan Presiden Prabowo oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (9/11/2026).
- Tindakan ilegal tersebut dinilai hanya memengaruhi sentimen psikologis pasar dan investasi tanpa merusak fundamental ekonomi Indonesia.
- Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolri bersama beberapa oknum lainnya sebagai tersangka atas aksi penyadapan ilegal periode 2025–2026.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyayangkan soal terjadinya kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menko Perekonomian menilai kalau insiden sadap ke petinggi negara itu bisa berdampak ke kondisi ekonomi RI. Namun hal itu lebih berdampak ke sentimen, bukan fundamental ekonomi.
“Tentu sangat disayangkan ya terjadi penyadapan, dan ini tentu akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental. Karena ekonomi kan juga faktor psikologis juga itu memengaruhi," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).
Saat ditanya apakah kasus penyadapan ini berdampak ke investasi, Airlangga menyebut kalau Pemerintah akan menjaga kondisi fundamental ekonomi.
"Fundamental kita jaga, karena itu kan sentimen," lanjutnya.
Ia juga berkomentar kalau sikap kepolisian yang sudah mengambil langkah tegas bisa meredam kekhawatiran pelaku pasar.
"Ya tentu Kapolri kan mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu yang positif lah,” imbuhnya.
Menko Airlangga juga mengakui kalau ada pengusaha yang menjadi target penyadapan. Sayang dia tidak menjelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud.
“Ya tapi kan pengusaha tertentu dalam tanda petik. Ya saya lihat aja di sosmed, kita paham itu,” jelasnya.
Untuk diketahui, Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap telepon presiden serta sejumlah pejabat negara. Salah satunya adalah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Terbaru, Bareskrim Polri menetapkan lagi Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak.