- Bakom RI di Jakarta menyatakan pengusutan dugaan penyadapan Presiden Prabowo membuktikan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
- Polri menetapkan empat personelnya sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap presiden, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik pada November 2026.
- Pemerintah mengklaim pencapaian swasembada delapan komoditas serta peningkatan kesejahteraan petani melalui kemudahan pupuk dan program pro-rakyat.
Suara.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menilai pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut menjadi pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap aturan, termasuk mereka yang memiliki jabatan atau kewenangan.
"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Syahganda, kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati selama ini bersumber dari rakyat. Karena itu, kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menekankan perhatian Presiden Prabowo terhadap kelompok masyarakat yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti petani dan nelayan.
Syahganda menyebut keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tercermin melalui sejumlah program, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, perlindungan sosial, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, ia menyoroti pemangkasan ratusan aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, terutama dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani (NTP) tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," ujarnya.
Syahganda juga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Produksi beras nasional diklaim mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, dengan cadangan beras berada pada posisi kuat.
"Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," katanya.
Kasus Dugaan Penyadapan Libatkan Sejumlah Personel Polri
Sebelumnya, Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026).
Dalam pengusutan kasus tersebut, polisi menetapkan empat personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menyinggung kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut. Hal itu merujuk pada dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, dugaan penyadapan dan kemungkinan unsur makar tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.