-
Ekspor batu bara turun 8,3%, tetapi nilai penjualannya mencapai US$23,7 miliar.
-
Pemerintah membatasi RKAB awal batu bara 2026 sebesar 600 juta ton.
-
Ekspor batu bara dan nikel menembus US$48 miliar hingga September 2026.
Suara.com - Pemerintah mulai mengerem pasokan batu bara ke pasar global. Strategi ini ditempuh melalui pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Hasilnya, meski volume ekspor batu bara Indonesia menyusut, nilai penjualannya justru meningkat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan volume ekspor batu bara Indonesia pada 2026 tercatat sebesar 343 juta ton. Angka tersebut turun sekitar 8,3% dibandingkan periode 2025.
Namun, penurunan volume pengiriman tidak serta-merta membuat penerimaan ekspor ikut merosot. Sebaliknya, nilai ekspor batu bara mencapai US$23,7 miliar.
Yuliot mengatakan kenaikan nilai tersebut tidak lepas dari strategi pemerintah dalam mengendalikan pasokan melalui kebijakan RKAB. Pemerintah berupaya menghindari banjir pasokan batu bara Indonesia yang berpotensi menekan harga di pasar internasional.
"Ya justru ini kita mengekspor lebih sedikit tetapi nilai yang kita jual itu menjadi lebih banyak karena kita juga menerapkan strategi RKAB tadi. Jadi kalau ini supply-demand, kalau di pasar suplainya banyak itu harga turun. Kalau ini suplainya relatif terbatas, harganya membaik," ujar Yuliot dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yuliot, pemerintah belajar dari kondisi 2025 ketika kuota RKAB batu bara yang diterbitkan mencapai 1,4 miliar ton. Padahal, realisasi produksi batu bara nasional pada tahun tersebut hanya sekitar 817 juta ton.
Besarnya kuota yang diterbitkan dibandingkan realisasi produksi dinilai dapat memberikan persepsi kepada pasar global bahwa Indonesia memiliki pasokan batu bara berlimpah. Situasi tersebut berisiko membuat posisi tawar batu bara Indonesia melemah.
Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan pada 2026. Penerbitan RKAB tahap pertama dibatasi sebesar 600 juta ton. Kuota tersebut kemudian dapat disesuaikan secara bertahap berdasarkan evaluasi kondisi pasar dan pengajuan pelaku usaha.
"Jadi secara bertahap ini kita lakukan evaluasi, atas evaluasi ini ternyata harga tidak berpengaruh ya kita memberikan penyesuaian atas RKAB yang diajukan oleh pelaku usaha. Jadi ya kita ini tidak obral di depan," tegasnya.
Strategi pengendalian pasokan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga nilai ekonomi komoditas tambang unggulan Indonesia. Pemerintah tidak lagi sekadar mengejar besarnya volume produksi dan ekspor, tetapi juga berupaya menjaga harga jual agar penerimaan dari sektor pertambangan tetap optimal.
Di sisi lain, komoditas nikel juga menunjukkan kinerja ekspor yang positif. Kementerian ESDM mencatat nilai ekspor nikel mencapai US$24,55 miliar sepanjang Januari-September 2026.
Nilai tersebut tumbuh sekitar 15,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini memperlihatkan kontribusi nikel terhadap perdagangan luar negeri Indonesia masih cukup kuat di tengah upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan.
Jika digabungkan, nilai ekspor batu bara dan nikel telah menembus US$48 miliar hingga September 2026.