- Ribuan buruh garmen Bangladesh menggelar aksi mogok kerja menuntut kenaikan upah minimum nasional.
- Lonjakan inflasi yang tinggi membuat penghasilan buruh tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok harian.
- Produsen mendesak merek internasional ikut menyesuaikan harga beli demi kesejahteraan buruh manufaktur.
Suara.com - Ribuan buruh pabrik tekstil di Bangladesh nekat menghentikan operasional pabrik dan turun ke jalan demi menuntut kenaikan upah minimum nasional. Keputusan drastis ini diambil setelah lonjakan inflasi yang mencekik membuat penghasilan bulanan mereka tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan pokok harian.
Kondisi dapur yang makin dingin memaksa para pekerja mengambil risiko bentrok dengan aparat keamanan di kawasan industri utama. Realitas pahit ini memicu keputusasaan mendalam di kalangan buruh yang sehari-hari memproduksi pakaian untuk pasar dunia.
"Kami cuma sanggup makan sekali sehari. Pagi ini kami cuma makan beras sangrai dan camilan. Tidak ada makan siang. Kami menahan lapar sambil berharap bisa makan malam ini. Kemarin juga begitu. Beginilah cara kami bertahan hidup sekarang," kata Laili Begum, dikutip dari Al Jazeera.
"Anak laki-lakiku sangat kurus sampai tulang rusuknya kelihatan. Apa lagi yang bisa aku lakukan?" kata Begum.
"Pemerintah cuma bisa janji. Mereka belum memberi tahu kami kapan upah akan naik dan berapa besarnya," kata Begum.
Penghasilan bulanan yang berada di kisaran 12.500 taka atau setara 102 dolar AS dinilai sangat jauh dari kata layak. Beban hidup bertambah berat karena harga barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi tanpa ada penyesuaian gaji secara berkala.
Banyak pekerja terpaksa menanggung utang yang menumpuk hanya untuk menyambung hidup keluarga mereka. Situasi finansial yang terus memburuk ini memicu kemarahan publik hingga berujung pada aksi protes massal.
"Sulit sekali menafkahi keluarga dengan penghasilan sebesar ini. Harga-harga terus naik, dan kami harus berutang cuma untuk bertahan hidup," kata Rasel Khan.
"Upah harus naik, tapi harga makanan juga harus turun," kata Begum.
Gelombang aksi demonstrasi menyebabkan operasional ratusan pabrik pakaian manufaktur lumpuh total selama beberapa hari. Pihak kepolisian bahkan harus menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan kerumunan massa yang memblokir jalan raya.
Menanggapi situasi yang makin memanas, pemerintah setempat langsung membentuk tim khusus untuk mengkaji penyesuaian tarif gaji minimum. Langkah cepat ini diambil guna meredam bentrokan yang makin meluas di berbagai wilayah industri.
Asosiasi pengusaha menekankan pentingnya peran merek-merek fashion internasional dalam menentukan standar harga beli pakaian yang adil. Tanpa dukungan penyesuaian harga dari pembeli luar negeri, kenaikan gaji buruh berisiko memberatkan operasional pabrik lokal.
Pakar hukum internasional juga menyoroti sikap perusahaan ritel Barat yang dinilai mengambil keuntungan paling besar dari industri ini. Skema pembelian yang ekstraktif dianggap menjadi akar masalah rendahnya kesejahteraan para pekerja di tingkat bawah.
"Pekerja berhak mendapatkan upah yang mendukung standar hidup layak. Namun, tanpa harga beli yang adil dari merek internasional, kenaikan upah yang signifikan dapat menekan pabrik dan mengancam lapangan kerja," kata Sheikh Hossain Muhammad Mustafiz.
"Pertumbuhan upah yang berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh produsen saja. Merek internasional harus berkontribusi melalui penetapan harga yang adil dan praktik pembelian yang bertanggung jawab untuk melindungi penghidupan pekerja dan keberlanjutan jangka panjang industri ini," kata Mustafiz.