- Satgas PASTI menghentikan 16 entitas keuangan ilegal berkedok investasi bodong yang merugikan masyarakat.
- Belasan entitas ilegal tersebut menggunakan modus penipuan deposit, tugas, perdagangan saham, hingga pencatutan izin resmi.
- OJK menghimbau masyarakat agar selalu memeriksa legalitas serta memahami risiko produk keuangan sebelum berinvestasi.
Suara.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dari hasil klarifikasi dan verifikasi, belasan entitas tersebut diduga menjalankan berbagai modus penipuan berkedok investasi. Mulai dari penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, investasi perdagangan saham, skema member get member, hingga mencatut identitas perusahaan yang telah memiliki izin.
Bahkan, terdapat entitas yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk meyakinkan calon korbannya.
Salah satu modus yang ditemukan Satgas PASTI adalah penawaran investasi melalui penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota baru.
Sebanyak 10 entitas menggunakan modus ini. Mereka adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Selain itu 10 entitas ini diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK. Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan sebelum memutuskan untuk menempatkan dana," tulis OJK dalam keterangannya dikutip Selasa (10/11/2026).
Modus lainnya dijalankan oleh Zahra Berkah yang diduga melakukan penipuan investasi dengan meminta masyarakat menyetorkan sejumlah deposit. Entitas tersebut bahkan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen hanya dalam jangka waktu 30 hari.
Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Untuk meyakinkan calon korban, Zahra Berkah juga mengklaim telah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Entitas tersebut turut membagikan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar maupun mengantongi izin dari OJK.
Selanjutnya, Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member.
SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Entitas tersebut juga menawarkan keuntungan berbasis tim dengan iming-iming semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diperoleh.
Dalam penawarannya, SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Namun, hasil verifikasi menunjukkan SBC tidak memiliki izin dari OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Modus penipuan investasi lainnya dilakukan MAERA. Entitas ini menawarkan investasi melalui skema penyetoran deposit dan pengerjaan sejumlah tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film untuk mendapatkan pendapatan harian.
MAERA bahkan mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin beroperasi di Indonesia.
Adapun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin dari OJK, serta tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan MAERA juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.