- Menteri Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan insentif PPh Pasal 21 bagi 13 juta pekerja berpenghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan di seluruh sektor mulai tahun 2027.
- Pemerintah berencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak yang saat ini masih sebesar Rp54 juta per tahun sejak 2016 setelah difinalisasi bersama Kementerian Keuangan.
- Pemerintah membebaskan pungutan PPN untuk emas berkadar 99,9 persen mulai tahun depan guna memperkuat industri perhiasan serta menata regulasi ekspor-impor emas.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kalau Pemerintah bakal menyiapkan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk para pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.
Menko Perekonomian menyatakan kalau insentif PPh 21 untuk karyawan dengan gaji di bawah 10 juta per bulan ini bakal menyasar ke sekitar 13 juta orang mulai tahun 2027.
"Itu kan di bawah (gaji) Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Selasa (10/11/2026).
Kebijakan insentif PPh 21 untuk karyawan dengan gaji Rp 10 juta ini sebenarnya sudah ada sejak 2026. Namun kebijakan ini menyasar ke sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furniture, hingga pariwisata.
Sedangkan di tahun 2027, insentif pajak penghasilan itu bakal menyasar ke seluruh sektor pekerjaan. Kebijakan ini berlaku sepanjang Januari hingga Desember 2027.
Selain insentif pajak penghasilan, Pemerintah juga memberikan paket stimulus ekonomi kepada para pekerja mulai tahun depan. Salah satunya yakni kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Dalam paparan data Kemenko Perekonomian, tertulis kalau Pemerintah tengah memfinalisasi besaran baru penghasilan bebas pajak dengan memperhitungkan faktor inflasi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Saat ini batas PTKP masih berada di angka Rp54 juta per tahun, belum pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2016. Namun kebijakan ini masih didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu ada pula penguatan industri perhiasan, di mana emas dengan kadar 99,9 persen akan dibebaskan dari pungutan PPN mulai tahun depan. Kebijakan ini merevisi aturan sebelumnya yang mensyaratkan kadar 99,99% dan perak.
Kebijakan bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulia ini sejalan dengan upaya pemerintah menata regulasi pembatasan ekspor-impor (Lartas) emas.