- Sengketa 14,4 hektare membuka risiko legalitas aset Natura City.
- Sentul City masih terkait kepemilikan Natura saat sengketa mulai muncul.
- Status lahan dan dampaknya terhadap aset perusahaan masih perlu ditelusuri.
Suara.com - Sengketa lahan seluas 14,4 hektare di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, membuka persoalan lebih besar bagi PT Natura City Developments Tbk. Bukan hanya soal siapa pemilik tanah, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola risiko aset yang dasar kepemilikannya kini tengah dipersoalkan melalui jalur hukum.
Persoalan ini menjadi perhatian karena PT Natura City Developments (Natura) mendasarkan klaim atas lahan di Desa Pengasinan pada rangkaian dokumen peralihan tanah dari PT Perkebunan XI. Namun, hasil penelusuran yang dilakukan PT Sari Indah Realindo (SIR) menemukan sejumlah persoalan administratif dalam rantai dokumen tersebut.
PT SIR mengkliam lahan seluas sekitar 144.316 meter persegi itu merupakan bagian dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan XI yang berakhir pada 1997. PT SIR mengaku memperoleh penguasaan tanah melalui pembayaran ganti rugi kepada para penggarap pada 2015.
Sementara itu, Natura mulai mengklaim dan mengambil alih penguasaan fisik tanah pada 2021 dengan mendasarkan diri pada rangkaian dokumen pelepasan tanah dari PT Perkebunan XI kepada sejumlah entitas.
Masalahnya, PT SIR mengungkapkan bahwa Koperasi Karyawan PT Perkebunan XI yang menjadi salah satu mata rantai peralihan tersebut dinyatakan tidak terdaftar oleh Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi Jawa Barat, dan Dinas Koperasi Kabupaten Bogor.
Tak berhenti di situ, dua surat Kementerian Pertanian yang digunakan dalam rangkaian argumentasi klaim tanah tersebut juga disebut tidak ditemukan dalam Record Center Unit Kearsipan I.
Persoalan menjadi lebih menarik ketika ditarik ke belakang melalui dokumen profil korporasi Natura yang diperoleh dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) per 7 Oktober 2026.
Data tersebut memperlihatkan PT Sentul City Tbk pernah menjadi pemegang saham Natura dalam periode 2019 hingga 2025. Artinya, ketika Natura mulai mengklaim dan menguasai lahan yang kini disengketakan pada 2021, Sentul City masih tercatat memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan tersebut.
Namun, struktur kepemilikan berubah pada Juni 2025. Nama Sentul City tidak lagi tercantum sebagai pemegang saham Natura, sementara PT Sakti Generasi Perdana masuk dalam struktur kepemilikan. Menariknya, Sakti Generasi Perdana juga tercatat sebagai pemegang saham Sentul City.
Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana risiko hukum atas aset tanah tersebut dikelola selama periode ketika Sentul City masih menjadi pemegang saham Natura.
Pada 25 Februari 2025, BPN Kabupaten Bogor I menolak permohonan PT SIR karena terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain dan meminta sengketa diselesaikan terlebih dahulu.
PT SIR kemudian menggugat keputusan tersebut ke PTUN Bandung. Namun, pada 21 Oktober 2025, gugatan dalam perkara No. 85/G/2025/PTUN.BDG ditolak. Pengadilan pada pokoknya menilai BPN tidak keliru meminta persoalan hak atas tanah diselesaikan melalui sengketa keperdataan.
Kekinian, PT SIR mengajukan gugatan terhadap Natura di Pengadilan Negeri Cibinong pada 29 September 2026. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 470/Pdt.G/2026/PN Cbi.