- Ketua Umum Projo Budi Arie mengonfirmasi bahwa Wapres Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
- Pengunduran diri Gibran tersebut didasari oleh dinamika hukum keputusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung terkait dokumen kependidikannya.
- PTUN Jakarta menjadwalkan sidang lanjutan pembuktian dokumen pendidikan Gibran untuk menguji keabsahan status kependidikannya secara hukum.
Suara.com - Kepastian mengenai dinamika pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memasuki babak baru.
Ketua Umum organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri Gibran secara resmi telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Budi Arie membenarkan bahwa penyerahan dokumen pengunduran diri tersebut berlangsung saat kedua pimpinan negara mengadakan pertemuan khusus di kompleks Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pernyataan dari pimpinan Projo ini menguatkan konfirmasi yang sehari sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan bahwa Gibran telah mengutarakan niatnya untuk meletakkan jabatan dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa memang benar pada pagi tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Bapak Presiden," terang Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo memaparkan bahwa keinginan mundur tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas dinamika hukum yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, Mensesneg secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak niatan tersebut.
Menurutnya, Presiden justru memberikan berbagai arahan serta masukan strategis. Di sisi lain, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan seluruh dokumen kependidikan miliknya melalui pengujian peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Mekanisme Konstitusional Pasal 8 UUD 1945 dan Penghentian Jabatan
Meskipun pihak Projo telah mengonfirmasi penyerahan surat pengunduran diri tersebut, hingga saat berita ini diturunkan belum ada pengumuman atau rilis resmi dari Istana Kepresidenan mengenai sikap final serta tindak lanjut atas surat pengunduran diri Gibran.
Dalam tata hukum Indonesia, mundurnya seorang wakil presiden diatur secara mengikat dalam hukum konstitusi. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan secara resmi oleh Presiden, dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri secara fisik belum serta-merta menandakan bahwa posisi Wakil Presiden Republik Indonesia telah resmi kosong secara hukum tata negara sebelum diproses melalui instrumen konstitusional di lembaga legislatif.
Sosok Budi Arie Setiadi yang mengonfirmasi kabar ini merupakan figur politik senior. Lahir pada 20 April 1969, mantan jurnalis ini pernah dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Koperasi Indonesia.
Pada era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Budi Arie dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G. Plate, setelah sebelumnya mengabdi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) periode 2019–2023.
Sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Projo sejak 2014, Budi Arie memimpin salah satu basis relawan darat terbesar yang mendukung Jokowi selama dua periode, sebelum akhirnya secara terbuka mengalihkan dukungan politik untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.