- Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan niat mundur Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026).
- Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung mengenai ijazah bersifat final dan mengikat.
Suara.com - Masa depan kepemimpinan nasional dan dinamika pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kembali mengemuka secara masif. Eskalasi politik ini dipicu oleh berkembangnya kabar mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) membenarkan bahwa Gibran telah mengutarakan niatnya tersebut dalam sebuah pertemuan empat mata. Kendati menyatakan niat untuk mundur, Gibran dikabarkan tetap memohon ruang dan kesempatan guna membuktikan keabsahan dokumen administrasi pendidikannya melalui saluran hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah kemelut tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pandangan hukum tata negara yang mendalam.
Yusril memaparkan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah bersifat final dan mengikat (final and binding).
"Keputusan dari MK dan keputusan Mahkamah Agung itu kan final, sudah tidak bisa diapa-apa lagi," ujar Yusril saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pakar hukum tata negara senior dari Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa amar pertimbangan hukum dalam putusan MA mengandung substansi yang amat berbobot.
MA mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dinilai berdampak serius bagi keberlangsungan demokrasi serta kedaulatan rakyat.
Yusril menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sepele karena mencakup kepentingan bangsa secara luas, bukan sekadar kepentingan individu kontestan pemilu. Oleh karena itu, konsekuensi hukum yang dibawanya sangat mendasar bagi keabsahan posisi eksekutif.
"Masalahnya memang sangat serius jika kita membaca pertimbangan keputusan dari Mahkamah Agung tersebut. Sehingga, jika saya menafsirkan, sepertinya tidak ada pilihan lain bagi yang bersangkutan selain berhenti atau memang diberhentikan," tegas Yusril.
Meski demikian, Yusril menggarisbawahi bahwa putusan judisial tersebut tidak serta-merta mencabut status hukum Gibran seketika itu juga. Secara hukum tata negara, Gibran tetap sah memegang jabatan dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan sampai ada prosedur ketatanegaraan resmi yang menetapkan penghentian atau pemberhentian dirinya.
DPR Bergerak: 120 Legislator Resmi Tanda Tangani Usulan HMP
Sementara itu, dari gedung parlemen di Senayan, langkah politik konkret mulai dieksekusi. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah sang Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, mengonfirmasi penerimaan berkas pengusulan hak istimewa parlemen tersebut.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total anggota yang mengusulkan dan membubuhkan tanda tangan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini mencapai 120 orang yang berasal dari 8 fraksi yang ada di DPR," papar Saan di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ia lantas merinci peta persebaran suara anggota dewan lintas fraksi yang menyepakati pengusulan HMP tersebut: