- Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo.
- Pengamat dan aktivis mendesak kepolisian mengusut tuntas pihak lain serta penerima manfaat dari operasi penyadapan tersebut.
- Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang kode etik Polri terkait pelanggaran tugasnya.
Suara.com - Polisi diminta tidak berhenti pada penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Aparat juga didesak mengusut pihak lain yang diduga berada di balik operasi tersebut, termasuk siapa saja yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.
Pengamat politik sekaligus peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al-Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, mengatakan pengusutan perkara ini membutuhkan profesionalisme dan integritas kepolisian.
Terlebih, kasus tersebut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Tuntutannya adalah profesional dan integritas. Jadi, kedepankan ya. Mohon maaf, ibaratnya 'jeruk makan jeruk' ya. Pelakunya juga mantan, apalagi berbintang," kata Heri seusai menonton film dokumenter berjudul Tangan Jahat di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Heri, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia menilai proses hukum harus terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
"Dan di belakangnya pasti ada 'invisible hand' tadi. Nah, itu harus terus ditelisik. Pendekatan hukum lanjutkan, ya, dengan azas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan," ujar Heri.
Senada, aktivis Indonesia Anthony Yudha menilai film Tangan Jahat relevan dengan situasi politik saat ini.
Ia menyebut judul film tersebut menggambarkan dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya merusak tatanan kenegaraan hingga memicu kekacauan.
"Deep state-nya kan nyata, presiden jadi korban, korban penyadapan sama mantan pejabat eh kepolisian gitu, dan bintang empat," kata Anthony.
Anthony juga menyoroti belum terungkapnya pihak yang menerima atau memperoleh keuntungan dari hasil penyadapan tersebut.
Menurutnya, pertanyaan itu penting untuk melihat persoalan secara lebih utuh, termasuk kaitannya dengan dinamika politik dan hak konstitusional DPR dalam merespons polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ini kan yang jadi perdebatan itu siapa yang menerima manfaat dari hasil sadapannya mantan kapolri ini?," tandas Anthony.
4 Jenderal Ditetapkan Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Selain Listyo, tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.