- Pemerintah melalui Kemenpan-RB berencana membuka rekrutmen CPNS pada November 2026 dengan menyediakan sekitar 150.000 formasi nasional.
- Proses pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi melalui portal resmi SSCASN BKN.
- Kebijakan rekrutmen tahun 2026 difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia instansi.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan bahwa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026 direncanakan mulai bergulir pada November 2026 melalui portal terintegrasi SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menteri PAN-RB Rini Widyantini memproyeksikan bahwa total kebutuhan formasi nasional pada seleksi tahun ini akan mencapai angka sekitar 150.000 formasi, yang pembagiannya tengah difinalisasi menyesuaikan usulan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di tengah antusiasme publik menyambut pembukaan gerbang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, perhatian para calon pelamar tidak hanya tertuju pada peluang kelulusan, melainkan juga pada kesejahteraan finansial yang ditawarkan.
Komponen Tunjangan Kinerja (Tukin)—yang nilainya kerap melampaui gaji pokok hingga berkali-kali lipat—menjadi daya tarik utama bagi pelamar dalam menentukan instansi serta formasi tujuan.
Daftar Instansi dan Formasi dengan Tukin / TPP Tertinggi di Indonesia
Sebelum menentukan pilihan formasi pada pendaftaran CPNS 2026, penting bagi calon peserta untuk memahami struktur Tukin. Tukin merupakan komponen penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang diberikan kepada PNS pusat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan evaluasi kelas jabatan dan capaian produktivitas harian.
Sementara itu, di lingkungan pemerintah daerah, komponen serupa dikenal dengan istilah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD.
Merujuk pada peta regulasi penggajian dan tunjangan birokrasi saat ini, berikut adalah daftar 10 besar instansi beserta rumpun formasi jabatan strategis di dalamnya yang menawarkan nilai Tukin atau TPP tertinggi di Indonesia:
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Jalur TPP Daerah)
Rentang Tunjangan: Rp2.125.000 – Rp127.710.000 per bulan.
Formasi Unggulan: Jabatan fungsional teknis, analis kebijakan publik, auditor daerah, tenaga kesehatan spesialis, hingga posisi pimpinan tinggi pratama/sekretaris daerah.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – Kementerian Keuangan
Rentang Tunjangan: Rp5.361.800 – Rp117.375.000 per bulan.
Formasi Unggulan: Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Penilai Pajak, Account Representative (AR), serta pejabat struktural eselon di lingkungan otoritas perpajakan.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) – Kementerian Keuangan