- Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026.
- Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri resmi kepada Ketua MPR RI pada 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.
- Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik putusan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan dan desakan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Suara.com - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah sejumlah tokoh dan menteri menyampaikan kebulatan tekad wapres untuk resign.
Kabar ini muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).
Persoalan tersebut juga memicu desakan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi bagian dari proses pemakzulan.
Apakah Gibran Jadi Mundur?
Kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden telah dibenarkan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026).
Namun, proses administrasi dan ketatanegaraan terkait pengunduran diri tersebut masih perlu diperhatikan. Gibran dijadwalkan menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran sudah dikonfirmasi oleh Budi Arie, tetapi proses konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut belum dapat dianggap selesai.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.
Yusril menegaskan bahwa selama belum ada proses pemberhentian atau pengunduran diri yang ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI.
Kronologi Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres
Berikut rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
1. Putusan MA soal Surat Penyetaraan Ijazah Gibran
Polemik bermula dari persoalan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Perhatian publik tertuju pada Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut menerangkan penyetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di luar negeri.
Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Pada 30 Oktober 2026, MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
MA menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini kemudian memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
2. DPR Mulai Menggaungkan Hak Menyatakan Pendapat
Setelah putusan MA, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.