- Pemerintah menyiapkan pasokan listrik dan air bersih untuk mendukung investasi pusat data di Batam pada Kamis (12/11/2026).
- Pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan II 2026 mencapai 7,28% dan realisasi investasi menembus Rp59,73 triliun hingga Triwulan III 2026.
- Peningkatan investasi tersebut berdampak langsung pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Suara.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan kalau Pemerintah menyiapkan pasokan energi listrik maupun air untuk menopang keberlanjutkan investasi pusat data (data center) di Batam.
Wamenko Perekonomian mengatakan kalau Pemerintah melakukan rekayasa cuaca hingga pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) guna menjawab kebutuhan industri tanpa mengganggu pasokan air masyarakat.
“Pengembangan industri masa depan seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park harus kita kawal momentumnya, termasuk kepastian pasokan energi dan air baku," katanya dalam siaran pers, Kamis (12/11/2026).
Dradjad Wibowo menerangkan kalau Pemerintah tidak ingin kehilangan peluang strategis terkait investasi data center di Batam. Lebih lagi ini juga menjadi arahan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga menjadi perhatian strategis sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan investasi nasional,” imbuhnya.
Hal ini dilakukan Kemenko Perekonomian untuk memperkuat iklim usaha dan daya saing kawasan strategis nasional seperti Batam guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi.
Upaya ini diwujudkan melalui penguatan regulasi, penyederhanaan tata kelola perizinan, serta pengolahan infrastruktur pendukung yang tangguh di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, hingga perluasan akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
“Penguatan ketahanan ekonomi Batam menjadi hal strategis, sejalan dengan perhatian Presiden terhadap praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas (balpres), serta impor ilegal yang berpotensi mengganggu perekonomian dan iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan kebijakan yang lebih optimal guna menjaga daya saing serta menciptakan iklim usaha yang sehat,” papar Dradjad Wibowo.
Dalam paparannya, pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan II 2026 mencatatkan angka 7,28%, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan nasional sebesar 5,29%.
Hingga Triwulan III 2026, realisasi investasi Batam telah menembus Rp59,73 triliun atau mencapai 85,33% dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Pertumbuhan investasi yang pesat ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Batam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat naik menjadi 83,80 pada 2025 (dari 83,32 pada 2024), seiring dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,81% serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57%.