- Ketua Umum PBNU KH Kikin A. Hakim merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka serta dinamika sosial politik nasional dalam Konferensi Besar NU.
- PBNU menyesalkan indikasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Kepolisian Republik Indonesia.
- Nahdlatul Ulama menyerukan kepada seluruh warganya untuk menjaga kondusivitas nasional serta persatuan demi kelancaran pembangunan bangsa Indonesia.
Suara.com - Pengurus Jam’iyyah Nahdlatul Ulama angkat bicara soal dinamika sosial politik nasional Indonesia saat ini, terutama terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Respons tersebut disampaikan setelah mendengar harapan dan masukan dari warga Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah Indonesia dalam Konferensi Besar NU.
Ketua Umum PBNU KH Kikin A. Hakim mengatakan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Nahdlatul Ulama meminta kepada seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan,” kata Kikin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, Kikin juga merespons dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Ia meminta Polri selaku aparat penegak hukum menyelesaikan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Nahdlatul Ulama, lanjut Kikin, juga meminta seluruh jajaran dan warganya menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Nahdlatul Ulama menyerukan kepada seluruh warga untuk memperbanyak dzikir, munajat, dan doa agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan Allah SWT dari segala marabahaya,” katanya.
“Serta berbagai gangguan yang dapat menghambat kelancaran proses pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Kikin meminta agar pernyataan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran PBNU, hingga tingkat ranting, dalam menyikapi dinamika yang terjadi belakangan ini.
“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dimaklumi oleh semua pihak,” tandasnya.