- Kapolri Suyudi mengungkap dugaan keterlibatan Irjen Ahrie Sonta dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Ahrie Sonta memerintahkan pengawasan oleh TK serta melakukan penghapusan data hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak kejahatan.
- Bareskrim Polri resmi menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka setelah menerima laporan resmi pada Oktober 2026.
Suara.com - Sosok berinisial TK ikut terseret dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama tersebut mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran Irjen Ahrie Sonta Nasution yang disebut memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Kapolri belum membeberkan identitas TK maupun pihak yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. Namun, nama M. Tejdo Kusumo sempat muncul dalam daftar 10 jenderal Polri lain yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan Prabowo, selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Nama Tedjo Kusumo itu sebelumnya disebut analis politik, pertahanan, dan keamanan Selamat Ginting dalam podcast YouTube Forum Keadilan TV. Selamat menyebut terdapat 11 jenderal yang diduga terlibat.
Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa TK yang disebut Kapolri merupakan Tedjo Kusumo. Identitas tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada penyidik.
Nama Tedjo Kusumo pada Mei 2024 juga sempat disebut-sebut terlibat dalam penguntitan Jampidsus Kejagung Febri Diansyah. Ia saat itu merupakan anggota Densus 88 yang disebut berperan memimpin penguntitan tersebut.
Sementara peran TK dalam perkara penyadapan presiden ini disinggung Suyudi saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ahrie diduga menerima perintah dari Listyo, meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan, lalu melaporkan hasilnya kepada mantan Kapolri tersebut. Ahrie juga disebut memerintahkan TK melakukan surveillance.
Ahrie diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada (7/10/25) sampai dengan (1/10/26) diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi. Perintah diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.
Nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian dimasukkan ke sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” katanya.
Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Ia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.
“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” ujarnya.
Dugaan aktivitas tersebut kemudian memunculkan kecurigaan pelapor hingga perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Identitas pelapor dirahasiakan dan laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari kemudian.
Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Bareskrim Polri sejauh ini telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita sejumlah perangkat elektronik serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.