- Ekonom UGM kritik imbauan Menkeu untuk menutup kekurangan pajak Rp514 triliun.
- Kepatuhan pajak bergantung pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
- Pemerintah diminta membidik wajib pajak kaya, bukan menekan masyarakat bawah.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendapat kritik dari Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, setelah meminta dukungan masyarakat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada 2026.
Rijadh menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat semakin patuh membayar pajak. Sebab, kesediaan masyarakat menyetorkan pajak sangat bergantung pada manfaat nyata yang mereka rasakan dari uang yang diserahkan kepada negara.
"Dukungan publik itu tidak hanya dibangun dari imbauan itu kan. Orang mau bayar pajak itu kalau merasa uangnya kembali dalam bentuk manfaat yang nyata bagi mereka yang membayar pajak itu," kata Rijadh kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan pemerintah mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target Rp2.310,8 triliun.
Artinya, masih terdapat kekurangan penerimaan sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Menurut Rijadh, persoalan penerimaan pajak bukan sekadar soal kesediaan masyarakat membayar kewajibannya. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa belanja negara yang bersumber dari uang pajak benar-benar menghasilkan manfaat bagi publik.
Dia menyoroti sejumlah program besar pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah dinilai perlu menunjukkan hasil nyata dari program-program tersebut, bukan sekadar memamerkan besarnya anggaran yang sudah diserap.
Di sisi lain, Rijadh menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa harus terus menekan masyarakat luas.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperkuat administrasi perpajakan melalui penagihan tunggakan, penyelesaian pemeriksaan pajak yang sudah berjalan, serta pemanfaatan data Coretax untuk menemukan ketidaksesuaian laporan wajib pajak.
Dia juga meminta pemerintah mengedepankan keadilan dalam mengejar penerimaan. Menurutnya, wajib pajak berpenghasilan tinggi dan koperasi besar yang menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas seharusnya menjadi perhatian utama otoritas pajak.
"Jadi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau koperasi besar yang menikmati profit tinggi karena kenaikan harga komoditas ya, ini kan mereka jelas punya kapasitas bayar yang lebih baik ya dan ada risiko celah kepatuhan yang juga paling besar," ujarnya.
Rijadh mengingatkan pemerintah agar tidak menghalalkan segala cara demi mengejar target penerimaan dalam jangka pendek. Sebab, sejumlah kebijakan justru berisiko mengganggu arus kas perusahaan dan memperburuk iklim usaha.
Praktik ijon pajak atau menarik setoran yang seharusnya menjadi penerimaan tahun berikutnya, serta menahan restitusi pajak, menjadi kebijakan yang menurutnya perlu dihindari.
Alih-alih memperluas tekanan pajak kepada masyarakat bawah, pemerintah sebaiknya membidik kelompok yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.
"Jadi menurut saya, coba untuk dikejar ke arah sana (penghasilan tinggi) mungkin ya, dibandingkan dengan menerapkan kebijakan pajak ke bawah," pungkasnya.