- Kekurangan pajak Rp514 triliun berisiko menambah utang dan beban bunga negara.
- Tekanan penerimaan pajak bisa mempersempit ruang fiskal APBN 2027.
- TKD terancam dipangkas, sementara masyarakat berisiko menghadapi tambahan pajak.
Suara.com - Pemerintah menghadapi pekerjaan berat untuk mengejar target penerimaan pajak 2026. Kekurangan setoran yang mencapai ratusan triliun rupiah bukan hanya mengancam pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, tetapi juga berpotensi menjadi bom waktu bagi kesehatan fiskal pada 2027.
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, mengingatkan kegagalan mengejar penerimaan pajak dapat memicu efek berantai terhadap pembiayaan negara. Pemerintah berpotensi menambah penerbitan surat utang negara untuk menutup kekurangan penerimaan tersebut.
Konsekuensinya, beban pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun-tahun berikutnya ikut meningkat. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik berisiko semakin banyak terserap untuk membayar bunga utang.
"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya ya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah ya di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Peringatan tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target Rp2.310,8 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar 23,8% dari target hanya dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Besarnya kekurangan tersebut membuat pemerintah berpacu dengan waktu. Jika penerimaan pajak gagal mencapai target, tekanan fiskal berpotensi berlanjut hingga tahun anggaran berikutnya.
Rijadh menilai persoalan penerimaan pajak tidak berhenti pada bertambahnya kebutuhan pembiayaan melalui utang. Risiko lainnya adalah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2027.
Padahal, pemerintah membutuhkan bantalan anggaran yang cukup untuk merespons berbagai kemungkinan tekanan ekonomi, mulai dari perlambatan pertumbuhan, gejolak pasar keuangan, hingga perubahan kondisi ekonomi global.
"Tentu ruang defisit akan makin sempit ya. Jadi kalau untuk bantalan menghadapi mungkin guncangan dari 2027 itu ya akan makin tipis," ujarnya.
Situasi tersebut juga berpotensi membuat target penerimaan pajak 2027 semakin sulit dicapai. Sebab, kegagalan memenuhi target pada tahun sebelumnya dapat menjadi beban tambahan ketika pemerintah harus menyusun target penerimaan berikutnya.
Dengan kata lain, pemerintah menghadapi risiko tekanan fiskal berlapis. Di satu sisi, penerimaan pajak 2026 belum optimal. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan dan pembayaran bunga utang berpotensi semakin besar pada 2027.
Tekanan penerimaan negara juga berpotensi merembet hingga ke daerah. Rijadh mengingatkan pemerintah bisa kembali mengambil langkah penghematan anggaran, termasuk memangkas transfer ke daerah (TKD).
Jika kebijakan tersebut ditempuh, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik berpotensi semakin terbatas.
Dampaknya bisa dirasakan masyarakat melalui berkurangnya ruang pembiayaan berbagai program daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.