- Kekurangan pajak Rp514 triliun berisiko menambah utang dan beban bunga negara.
- Tekanan penerimaan pajak bisa mempersempit ruang fiskal APBN 2027.
- TKD terancam dipangkas, sementara masyarakat berisiko menghadapi tambahan pajak.
Risiko lainnya adalah munculnya kebijakan untuk meningkatkan penerimaan melalui penambahan pajak atau evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Menurut Rijadh, kebijakan tersebut perlu diperhitungkan secara hati-hati karena berpotensi menambah beban masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan yang daya belinya belum sepenuhnya pulih.
"Jadi risikonya itu akan luas terkait dengan situasi 2026 yang bergeser ke 2027," ujarnya.
Di tengah kebutuhan mengejar setoran pajak, Rijadh menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat agar lebih patuh membayar pajak.
Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat perlu melihat bahwa uang yang disetorkan kepada negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata.
Karena itu, ajakan meningkatkan kepatuhan pajak harus diimbangi tata kelola anggaran yang baik, transparansi penggunaan uang negara, serta kualitas belanja pemerintah yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Meski demikian, peluang untuk mengejar sebagian kekurangan penerimaan pajak pada akhir tahun masih terbuka.
Rijadh menyebut secara historis penerimaan pajak cenderung meningkat menjelang penutupan tahun. Salah satu faktor pendorongnya adalah peningkatan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan tersebut dapat membantu pemerintah mengumpulkan tambahan penerimaan. Namun, ia tidak memastikan seluruh kekurangan target sebesar Rp514 triliun bisa tertutup melalui langkah tersebut.