Gugatan Ditolak Hakim! Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Sah

Selasa, 17 November 2026 | 18:47 WIB
Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Instagram/kemensetneg.ri)
BACA 10 DETIK
  • PTUN Jakarta menolak seluruh gugatan GEMAS terhadap pemberian gelar pahlawan nasional Soeharto.
  • Para penggugat menilai Keppres Nomor 116/TK/2025 bermasalah karena rekam jejak pelanggaran HAM masa lalu.
  • Majelis hakim membebankan para penggugat untuk membayar biaya perkara persidangan sebesar Rp461.000 secara keseluruhan.

Suara.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak seluruh gugatan yang mempermasalahkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Putusan perkara Nomor 151/G/2026/PTUN.JKT itu dibacakan pada Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, majelis hakim menyatakan seluruh tuntutan para penggugat tidak dapat dikabulkan.

"Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan tersebut.

Suasana sidang gugatan gelar pahlawan Soeharto di PTUN Jakarta pada Senin, (12/10/2026). (Suara.com/Alif Bintang)

Majelis hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp461.000 kepada para penggugat.

"Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000."

Selain menolak gugatan, majelis hakim menyatakan seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak tergugat dan tergugat II intervensi tidak diterima.

"Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima," demikian bunyi keterangan putusan.

Gugatan tersebut sebelumnya diajukan sejumlah pihak yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS).

Mereka mempersoalkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena dinilai bermasalah secara prosedural maupun substantif.

Para penggugat menilai rekam jejak Soeharto selama berkuasa tidak bisa dilepaskan dari berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan tragedi kemanusiaan.

Keberatan itu kemudian dibawa ke PTUN Jakarta melalui gugatan terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/2025 tentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Gugatan tersebut turut melibatkan pegiat hak asasi manusia dan keluarga korban yang terdampak kekuasaan pemerintahan Soeharto.

Reporter: Alif Bintang

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com