Harga Cabai Rawit Kian Pedas, Kini Tembus Rp151.000 Per Kilogram

Rabu, 18 November 2026 | 14:15 WIB
Harga cabai rawit yang menembus Rp151.000 per kilogram di sejumlah daerah menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam distribusi pangan nasional. Foto ANTARA.
BACA 10 DETIK
  • Harga cabai rawit di sejumlah daerah menembus Rp151.000/kg.
  • Pengamat IPB mendesak subsidi ongkos angkut untuk menekan disparitas harga.
  • Cuaca ekstrem dan buruknya tata niaga memperparah gejolak harga pangan.

Suara.com - Harga cabai rawit yang menembus Rp151.000 per kilogram di sejumlah daerah menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam distribusi pangan nasional. Pemerintah didesak turun tangan dengan memberikan subsidi ongkos angkut agar pasokan dari daerah sentra produksi bisa segera menjangkau wilayah yang mengalami kekurangan stok.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, menilai subsidi transportasi diperlukan untuk menekan disparitas harga pangan antarwilayah, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang.

Menurutnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu memperluas skema subsidi transportasi dari daerah sentra produksi, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, menuju daerah yang mengalami defisit pasokan.

"Untuk komoditas hortikultura (cabai dan bawang) yang mengalami disparitas harga tajam antarwilayah. Misalnya cabai rawit di sebagian daerah mencapai Rp151.000 per kilogram. Pemerintah melalui Bapanas perlu memperluas skema subsidi transportasi dari daerah sentra produksi seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan ke daerah defisit," ujar Prima kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Prima mengingatkan, lonjakan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 tidak bisa semata-mata dianggap sebagai persoalan meningkatnya permintaan masyarakat. Gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem hingga persoalan tata niaga justru menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih besar.

Cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi hortikultura, sementara panjangnya rantai distribusi membuat biaya pengiriman semakin mahal. Kombinasi persoalan tersebut pada akhirnya membebani pedagang dan konsumen.

"Kenaikan harga pangan saat ini bukan sekadar faktor musiman menjelang Nataru, tetapi lebih dominan dipicu oleh supply shock dan persoalan tata niaga," ucapnya.

Selain subsidi ongkos angkut, Prima menilai pemerintah perlu membenahi sistem penyerapan hasil panen petani. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memperkuat kontrak pembelian melalui skema off-taker, sehingga hasil produksi petani memiliki kepastian pasar.

Pemerintah juga didorong melibatkan BUMN dan BUMD untuk menyerap komoditas hortikultura ketika produksi melimpah. Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengurangi risiko harga jatuh di tingkat petani.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Padahal, komoditas seperti cabai memiliki karakter mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan khusus agar tidak langsung membanjiri pasar ketika panen raya.

Prima mencontohkan pengolahan cabai menjadi pasta cabai sebagai salah satu alternatif untuk memperpanjang masa pemanfaatan hasil panen.

"Perlu penguatan kontrak off-taker dan penyerapan oleh BUMN/BUMD untuk komoditas hortikultura, serta teknologi penyimpanan dan pengolahan, misalnya menjadi pasta cabai," pungkasnya

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com