- Pengamat IPB Prima Gandhi menyatakan kenaikan harga pangan jelang Nataru 2026 berpotensi menurunkan konsumsi protein masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
- Berdasarkan Hukum Engel, pengeluaran pangan rumah tangga miskin mencapai 60 hingga 70 persen sehingga sangat rentan terhadap lonjakan harga komoditas.
- Dampak kenaikan harga ini mempersempit anggaran sektor non-pangan dan berisiko menahan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2026.
Suara.com - Kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) berpotensi membuat masyarakat mengurangi konsumsi protein. Rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling rentan karena harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan, ketika harga kebutuhan pokok meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengubah pola belanja untuk menyesuaikan kemampuan keuangan mereka.
"Ketika belanja dapur membengkak, rumah tangga menengah ke bawah terpaksa melakukan strategi bertahan dengan mengurangi kuantitas belanja, menurunkan kualitas beras yang dikonsumsi, atau memangkas belanja protein (daging sapi di kisaran Rp145.700–Rp158.150/kg dan telur ayam Rp27.850/kg)," kata Prima kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, kenaikan harga pangan secara langsung menggerus daya beli riil masyarakat. Dampak paling berat dirasakan rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah karena ruang keuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya relatif terbatas.
"Kenaikan harga bahan pokok ini secara langsung menggerus daya beli riil masyarakat, dengan dampak paling berat dirasakan oleh rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah," ujarnya.
Prima menjelaskan, dalam teori ekonomi yang dikenal sebagai Hukum Engel, semakin rendah pendapatan rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan.
Bahkan, pengeluaran makanan bagi rumah tangga berpendapatan rendah bisa mencapai 60 hingga 70 persen dari total pengeluaran bulanan. Kondisi ini membuat kenaikan harga bahan pokok lebih cepat mengurangi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan lainnya.
"Dalam teori hukum ekonomi pangan (Hukum Engel), semakin rendah tingkat pendapatan suatu rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran mereka untuk konsumsi pangan (bisa mencapai 60 persen hingga 70 persen dari total pengeluaran bulanan)," jelasnya.
Tekanan tersebut semakin sulit dihindari karena sejumlah komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok yang tetap harus dibeli masyarakat meskipun harganya meningkat.
Beras, minyak goreng, dan cabai termasuk komoditas yang memiliki sifat permintaan inelastis. Artinya, kenaikan harga tidak serta-merta membuat masyarakat berhenti mengonsumsinya, melainkan harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Karena sifat komoditas seperti beras, minyak goreng, dan cabai bersifat inelastis (tetap harus dibeli meski harga naik), kenaikan harga ini seperti 'pajak regresif' yang langsung memotong pendapatan disposabel (disposable income) warga," tuturnya.
Menurut Prima, tekanan pengeluaran pangan juga berpotensi membuat masyarakat mengurangi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga rekreasi pada periode libur akhir tahun.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional pada kuartal IV 2026.
"Pada akhirnya, ruang belanja untuk sektor non-pangan (pendidikan, kesehatan, rekreasi akhir tahun) menyempit dan berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV," katanya.