- Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM agar negara menguasai minimal 70 persen hasil pertambangan.
- Apindo dan IMA mendesak pemetaan kontribusi ekonomi serta penjagaan iklim investasi sebelum aturan ditetapkan.
- ASPEBINDO meminta pemerintah merinci metode penghitungan target tersebut secara transparan demi kepastian pelaku usaha.
Pemetaan ini dinilai penting agar penghitungan manfaat negara mempertimbangkan keekonomian jangka panjang perusahaan tanpa mengorbankan keberlanjutan operasi maupun investasi.
Sari menegaskan bahwa besarnya manfaat yang diterima negara berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan tambang untuk beroperasi secara layak dan kompetitif.
"Karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” ujar Sari lewat keterangannya.
Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menilai kontribusi minerba kepada penerimaan negara sangat signifikan.
Kementerian ESDM mencatat PNBP subsektor minerba sebesar Rp135,16 triliun pada 2025. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp141,94 triliun, melampaui target awal Rp134,05 triliun.
Pemerintah menargetkan PNBP minerba mencapai Rp160–165 triliun pada akhir 2026. Pada 2025, investasi subsektor tersebut tercatat sekitar 6,7 miliar dolar AS, dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 685.724 orang pada Semester I 2026.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira menilai bahwa besaran PNBP belum bisa serta-merta dijadikan tolok ukur persentase manfaat negara dari keseluruhan hasil tambang, mengingat PNBP hanyalah salah satu instrumen penerimaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah merinci secara terbuka basis penghitungan target 70 persen, apakah merujuk pada nilai produksi, laba bersih, penerimaan fiskal, porsi kepemilikan saham, atau akumulasi manfaat ekonomi.
"Kejelasan definisi dan metode penghitungan akan membantu pemerintah menetapkan kebijakan yang adil sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha," kata Anggawira kepada Suara.com.
ASPEBINDO juga menekankan bahwa penerapan target 70 persen wajib ditopang oleh landasan hukum.
Bagi izin dan kontrak yang tengah berjalan, penyesuaian kebijakan harus menghormati kesepakatan awal serta dijalankan secara transparan.
Sementara itu, untuk penerbitan izin baru maupun perpanjangan, ketentuan mengenai kewajiban fiskal, hilirisasi, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dinilai dapat ditetapkan sejak awal.
ASPEBINDO menegaskan keberhasilan kebijakan pertambangan tidak hanya diukur dari penerimaan negara yang berkelanjutan, tetapi juga dari terbentuknya industri hilir yang berdaya saing, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil, serta tersedianya aset produktif bagi generasi mendatang.
"Kekayaan tambang harus menjadi fondasi transformasi ekonomi Indonesia: memberi manfaat hari ini, membangun kapasitas nasional, dan tetap meninggalkan kemakmuran setelah tambang selesai beroperasi," pungkas Anggawira.