- Apindo menyoroti Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mewajibkan perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon PHK.
- Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, meminta aturan tersebut diharmonisasi agar tidak tumpang tindih dengan program dana pensiun.
- Apindo saat ini sedang menghimpun masukan dari dunia usaha untuk mempelajari dampak dari ketentuan kewajiban dana cadangan pesangon tersebut.
Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti kewajiban perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengusaha menilai pemerintah perlu memastikan mekanisme tersebut tidak tumpang tindih dengan sistem dana pensiun yang sudah berjalan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, pesangon dan dana pensiun memiliki fungsi berbeda. Pesangon pada dasarnya diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mencari pekerjaan baru.
"Kalau pensiun itu kan ada pemupukan dana yang dikaitkan dengan rentang waktu. Baru 55 dia cair gitu loh. Jadi wajarlah dananya besar gitu loh," kata Bob kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, menurut Bob, dana pesangon memiliki karakter berbeda karena pembayarannya bergantung pada kemungkinan terjadinya PHK.
Karena itu, dia mengingatkan agar kewajiban menyiapkan dana cadangan pesangon tidak mengganggu atau beririsan dengan pengelolaan dana pensiun.
"Kalau pesangon itu kan sebenarnya untuk dia mencari kerja, kerja lagi gitu loh, ya, mendapatkan upah sampai dapat kerja lagi. Itu yang prinsipnya diatur. Nah, yang kita jaga jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan undang-undang tentang P2SK, ya, tentang pensiun dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus diharmonisasi gitu loh," ujarnya.
Bob menyebut, Apindo masih mengumpulkan masukan dari kalangan dunia usaha, termasuk asosiasi dana pensiun, untuk mempelajari dampak ketentuan baru tersebut.
Menurut dia, pemerintah perlu menyelaraskan aturan dana cadangan pesangon dengan ketentuan mengenai program pensiun.
"Enggak, kita lagi meng-absorb suara dari dunia usaha seperti apa, termasuk juga asosiasi dana pensiun gitu loh, ya. Jadi itu yang harus kita harmonisasi gitu loh," kata Bob.
Dia juga membandingkan sistem perlindungan pekerja di negara lain. Menurutnya, dana pensiun justru menjadi instrumen utama untuk membangun cadangan keuangan jangka panjang, sedangkan risiko pembayaran pesangon dapat dikelola melalui mekanisme premi asuransi.
"Jadi kalau di negara lain tuh pensiunnya yang besar gitu loh. Bukan pesangonnya, ya kan. Karena pensiun itu menjadi dana cadangan, membantu cadangan keuangan negara gitu loh, ya," tururnya.
"Nah, sedangkan pesangon ini kan probability, bisa iya bisa enggak gitu loh, ya kan. Nah, biasanya di negara lain tuh dalam bentuk premi. Premi asuransi. Untuk sesuatu yang masih probability kan premi gitu," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pemberi kerja menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK. Dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah.
Kewajiban tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.