- Apindo meminta pemerintah menetapkan acuan 245-250 hari kerja per tahun.
- Ketidakpastian hari kerja dinilai menyulitkan perusahaan menghitung kapasitas produksi.
- Pengusaha mendorong fleksibilitas pengaturan jam kerja melalui PKB.
Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pengaturan cuti tahunan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Di tengah ketentuan baru yang melarang cuti bersama memangkas jatah cuti tahunan pekerja, pengusaha justru meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai jumlah hari kerja dalam setahun.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menilai pengaturan hari libur dan cuti perlu berjalan beriringan dengan kepastian kalender kerja. Sebab, jumlah hari operasional menjadi salah satu dasar perusahaan dalam menghitung kapasitas produksi dan target produktivitas.
Menurut Bob, sejumlah negara memiliki acuan hari kerja tahunan yang relatif tetap, yakni berkisar 245 hingga 250 hari. Dengan standar tersebut, perusahaan dapat memperkirakan jumlah output berdasarkan tingkat produktivitas pekerja setiap harinya.
"Di negara lain itu, hari kerjanya itu dibuat fix. Ya kan, apakah 245 (hari kerja dalam setahun), umumnya mereka mengatur hari kerja tuh antara 245 sampai 250 hari kerja setahun. Ya, nanti dikali dengan produktivitas hariannya, sehingga kita bisa menghitung output-nya seperti apa," kata Bob saat ditemui di Jakarta.
Dia khawatir, apabila pemerintah hanya berfokus mengatur jumlah hari libur tanpa memberikan acuan hari kerja tahunan, perusahaan akan kesulitan menyusun perencanaan operasional.
Pasalnya, perubahan jumlah hari kerja dapat memengaruhi kapasitas produksi, terutama bagi industri yang membutuhkan kepastian jadwal operasional dan target output.
"Tapi kalau liburnya yang diatur, kan kita enggak tahu nih hari kerjanya tinggal berapa. Jadi produktivitas kita juga bisa naik turun gitu," ujarnya.
Bob mencontohkan sejumlah negara seperti India dan Vietnam yang masih menerapkan kegiatan kerja pada hari Sabtu. Menurutnya, perbedaan pengaturan hari kerja tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
"Ya antara 245 sampai 250 gitu loh hari kerjanya ya. Jadi kalau di negara-negara lain kayak misalnya India, Vietnam, mereka masih Sabtu masih masuk gitu loh, ya kan. Nah, sedangkan kita kan seperti itu," ungkapnya.
Meski demikian, Apindo belum memberikan sikap final terhadap seluruh ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Organisasi pengusaha tersebut masih mempelajari substansi undang-undang, termasuk aturan pelaksana yang nantinya diterbitkan pemerintah.
Bob mengatakan Apindo tengah menyiapkan pandangan mengenai pengaturan waktu kerja yang ideal dari sisi dunia usaha, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pekerja.
"Masih kita pelajari, karena kan nanti ada produk turunannya gitu loh, ya kan. Nah, seperti apa produk turunannya gitu loh, ya," tuturnya.
Lebih lanjut, Bob menilai undang-undang sebaiknya memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menyepakati pengaturan teknis waktu kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Dengan demikian, ketentuan mengenai jam kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik masing-masing industri. Menurutnya, fleksibilitas tersebut penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak justru menghambat produktivitas perusahaan.
"Jadi intinya undang-undang tuh ya memang harus lebih terbuka, tapi nanti di PKB (Perjanjian Kerja Bersama) masing-masing bisa diatur gitu loh. Kayak saya bilang kan, jam kerja itu 45 jam misalnya seminggu, tapi di PKB mereka silakan atur, silakan atur," pungkasnya.