Pemerintah Mau Kelola Dana Pesangon, Pengusaha Pasang 'Mode Waspada'

Minggu, 22 November 2026 | 09:51 WIB
Ilustrasi Uang - Aturan Karyawan Kena PHK dapat Pesangon (Shutterstock)
BACA 10 DETIK
  • Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang menyarankan pemerintah mengoptimalkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana cadangan pesangon di Jakarta, Jumat.
  • Kalangan pengusaha berharap regulasi dana pesangon tidak tumpang tindih dan membebani dunia usaha secara berlebihan di luar jaminan sosial yang ada.
  • Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengonfirmasi pada Selasa bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana pesangon dari UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut merespon wacana pemerintah mengenai penunjukan pengelola dana cadangan pesangon bagi pekerja.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan institusi jaminan sosial yang sudah eksis alih-alih membentuk badan baru.

Gagasan tersebut disampaikan Sarman seusai menghadiri agenda pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat. Ia menilai, rekam jejak lembaga yang selama ini menangani jaminan sosial dapat menjadi fondasi kuat dalam merancang skema tabungan pesangon.

"Berdasarkan usulan kami, apabila saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang secara rutin mengelola hal serupa, akan lebih efektif jika fungsinya disatukan saja," ungkap Sarman.

Ia secara spesifik menyebut BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu kandidat kuat yang memiliki kapasitas untuk mengelola dana tersebut. Kendati demikian, Kadin memberikan catatan kritis terkait kejelasan kelembagaan dan teknis pelaksanaannya agar kebijakan baru ini tidak membebani dunia usaha secara berlebihan.

Bagi kalangan pengusaha, prioritas utamanya adalah menghindari regulasi yang tumpang tindih. Pasalnya, beban jaminan sosial yang saat ini ditanggung oleh perusahaan sudah cukup banyak, mulai dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP).

Sarman berharap, kewajiban baru ini dirancang sedemikian rupa sehingga tetap terkoordinasi dengan skema yang sudah ada, tanpa menciptakan lapisan beban ganda. Hingga kini, pihak korporasi masih bersikap wait and see terhadap arahan resmi dari pemerintah, termasuk besaran iuran dan mekanisme penyetorannya.

"Kami masih menanti proses sosialisasinya, serta bentuk regulasi teknisnya ke depan, apakah nanti berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen)," imbuhnya.

Mandat UU Ketenagakerjaan dan Sikap Pekerja

Sebagai informasi, kewajiban pengusaha untuk menyiapkan dana cadangan pesangon ini merupakan amanat langsung dari Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi ini mengharuskan adanya alokasi dana khusus yang dikelola lembaga pemerintah untuk menjamin hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Fungsi dana ini berbeda dengan JKP yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana JKP memberikan santunan tunai maksimal 60 persen dari gaji selama enam bulan bagi korban PHK, sementara dana cadangan secara spesifik menjamin pembayaran hak pesangon murni.

Sebelumnya, pada Selasa (17/11), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menetapkan secara definitif siapa lembaga yang akan memegang mandat pengelolaan dana ini. Yassierli memastikan, penyusunan aturan turunan akan dikalkulasi secara hati-hati demi menjaga keseimbangan antara kemampuan finansial perusahaan dan kepastian hak buruh.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut positif beleid ini sebagai langkah konkret menjamin hak pekerja saat perusahaan melakukan efisiensi. 

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com