- Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian UMKM dan OJK untuk memetakan kelayakan serta memperluas pembiayaan perbankan.
- Destry Damayanti menyatakan pengguna QRIS mencapai 71,9 juta dan 51,3 juta merchant yang didominasi oleh sektor UMKM.
- Bank Indonesia memaksimalkan 46 kantor perwakilan di daerah untuk mendampingi pengembangan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) bakal membuka dan mensinergikan rekam jejak data digital transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini ditempuh untuk memetakan kelayakan usaha sekaligus memperluas akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan, ekosistem sistem pembayaran digital melalui QRIS terus menunjukkan ekspansi yang masif. Hingga saat ini, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 71,9 juta user dengan total 51,3 juta merchant, yang mana 92 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Besarnya basis data transaksi digital tersebut dinilai dapat menjadi kunci untuk mengatasi kendala penyaluran pembiayaan ke sektor usaha kecil yang selama ini masih belum optimal.
"Kita punya data merchant yang sangat lengkap, data user yang sangat lengkap, dan ini kan bisa menjadi data digital. Historical datanya ini nanti bisa kita sinergi dengan Kementerian UMKM, dengan OJK juga, dan di rapat kami terakhir, di mana data-data ini nanti akan bisa dioptimalkan untuk melihat merchant-merchant mana yang bisa kita support pembiayaannya, karena sampai sekarang kredit ke UMKM itu masih sangat rendah sekali," ujar Destry dalam acara Financial Forum 2026, dikutip Jumat (22/11/2026).
Selain pemanfaatan data sistem pembayaran digital, Destry memaparkan bahwa BI juga akan memaksimalkan peran 46 kantor perwakilan BI di seluruh daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penguatan sektor UMKM.
Melalui jaringan kantor perwakilan tersebut, bank sentral akan turut mendampingi pengembangan sektor UMKM di daerah sekaligus memberikan masukan berbasis data kepada pemerintah mengenai sektor-sektor ekonomi yang potensial beserta kebutuhan tenaga kerjanya.
Upaya penguatan UMKM ini menjadi bagian dari mandat BI dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Destry menegaskan bahwa ke depan, seluruh bauran kebijakan BI diarahkan untuk memenuhi prinsip "3I + S" yakni berdampak nyata (impactful), inklusif (inclusive), dan terintegrasi (integrated), yang ditopang oleh sinergi kuat bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.