NDRC Jadi Pilar Utama Kawal Masalah Hukum Sepak Bola Indonesia

Suara.com - Operator kompetisi sepak bola nasional, I.League, bersama PSSI menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran dan fungsi National Dispute Resolusi Chamber (NDRC) Indonesia.

Langkah strategis ini diambil untuk membangun fondasi tata kelola sepak bola profesional yang lebih sehat, adil, dan memiliki kepastian hukum.

NDRC Indonesia yang telah berdiri sejak 2019 mendapatkan momentum signifikannya saat penyelenggaraan secara resmi oleh FIFA pada Januari 2024.

Pengakuan ini menjadi bukti kredibilitas lembaga penyelesaian penyelesaian sepak bola di tingkat nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025), para pemangku kepentingan utama berkumpul untuk menyuarakan visi yang sama.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, Direktur Utama I.League Ferry Paulus, Ketua NDRC Indonesia Togi Pangaribuan, dan Presiden Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) Achmad Jufriyanto.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keberadaan NDRC yang kuat dan independen adalah sebuah keniscayaan untuk mendukung ekosistem industri sepak bola modern.

“NDRC adalah inti dari tercapainya perdamaian yang adil. Keberadaannya mutlak diperlukan untuk mendukung ekosistem sepak bola Indonesia,” kata Erick Thohir.

"PSSI berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi. Kami mengharapkan segala keputusannya ditaati oleh semua pihak demi menjaga profesionalisme," jelasnya.

Baca Juga: 3 Alasan Logis Timnas Indonesia Ogah Away di FIFA Matchday September 2025

Sejalan dengan Arah PSSI, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, memandang NDRC sebagai pilar krusial dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Menurutnya, keputusan NDRC yang kredibel akan menjadi jaminan bagi semua pelaku di liga.

“Kami di I.League memandang NDRC sebagai pilar penting untuk menciptakan kompetisi yang profesional, adil, dan bertanggung jawab. Ini bukan lagi wacana, melainkan langkah konkret untuk menjamin hak-hak pemain, klub, hingga ofisial,” ujar Ferry Paulus.

Ferry menambahkan, dengan adanya mekanisme penyelesaian penyelesaian yang terstruktur, polemik berkepanjangan seperti tunggakan gaji atau pemutusan kontrak sepihak yang diharapkan tidak terjadi lagi.

“Ini sejalan dengan misi kami untuk menjadikan liga Indonesia sebagai kompetisi yang berkualitas dan berintegritas tinggi,” katanya.

Ketua NDRC Indonesia, Togi Pangaribuan, memberikan pendapat mengenai proses dan peran strategis lembaga yang dipimpinnya.

Ia menggarisbawahi bahwa verifikasi dari FIFA tidak dapat diperoleh dengan mudah.

“Telah berdiri sejak tahun 2019 dan pada Januari 2024 mendapatkan verifikasi dari FIFA. Melalui proses yang panjang, hanya 1 dari 5 (negara) yang diakui,” ungkap Togi.

“NDRC bukan hanya untuk pemain namun juga untuk klub sehingga berimbang dan netral,” jelasnya.

Lebih lanjut, Togi menyatakan bahwa penguatan NDRC menjadi cerminan kemajuan sepak bola nasional yang kini mengadopsi standar hukum internasional.

"NDRC Indonesia mulai meningkatkan edukasi karena hukum yang diambil bukan hanya hukum Indonesia namun juga mengikuti DRC FIFA. (Ini adalah) bentuk nyata kemajuan sepakbola Indonesia," tutupnya.

Penguatan NDRC merupakan bagian dari upaya I.League dan PSSI untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek kompetisi.

Langkah ini diyakini tidak hanya akan menyelesaikan masalah internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sponsor terhadap industri sepak bola nasional.

Dengan kolaborasi yang solid antara PSSI, I.League, NDRC, dan APPI, tata kelola sepak bola Indonesia diharapkan dapat terus bergerak menuju standar profesionalisme global, di mana integritas dan keadilan menjadi landasan utamanya.

“Bagi kami para pemain, NDRC yang kuat adalah jaminan bahwa hak-hak kami akan dilindungi secara profesional. Ini menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap masalah akan diselesaikan melalui jalur yang benar, bukan dengan cara-cara yang merugikan salah satu pihak,” jelas Presiden APPI Achmad Jufriyanto.