Bukan Vietnam! Bos JDT Ungkap Pengadu Kasus Naturalisasi Malaysia ke FIFA

Suara.com - Pemilik Johor Darul Ta’zim (JDT), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, angkat bicara menanggapi polemik 7 pemain naturalisasi yang mendapat sanksi dari FIFA.

Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen para pemain tersebut resmi, sah, dan telah disetujui oleh pemerintah Malaysia, bukan hasil pemalsuan seperti yang dituduhkan.

Tunku Ismail menegaskan, masalah yang muncul hanyalah persoalan teknis administrasi, bukan kecurangan.

“Tentu saya membantu sebisanya, tapi untuk urusan detail dan dokumen, saya bukan sekretaris. Menuduh kami memalsukan dokumen itu tidak benar,” ujar Tunku Ismail dilansir dari New Straits Times,

“Yang terjadi hanyalah kesalahan teknis saat pengajuan. Mungkin karena itu Sekjen FAM disuspensi. Tapi secara hukum, para pemain ini adalah warga negara Malaysia. Semua sudah disetujui pemerintah,” tegasnya.

Menurut Tunku Ismail, tujuh pemain naturalisasi semuanya telah lulus verifikasi dari Departemen Pendaftaran Nasional (NRD).

“Kami mendapat banyak tawaran agen, sekitar 27 pemain. Tapi hanya tujuh yang lolos proses NRD, lainnya ditolak. Itu sudah cukup baik untuk langkah awal,” katanya.

Tunku Ismail juga mempertanyakan langkah FIFA yang menindaklanjuti aduan tersebut.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), laporan itu tidak berasal dari Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF), seperti yang ramai diberitakan.

Baca Juga: Di Tengah Skandal Sanksi FIFA, Malaysia Justru Siapkan 27 Pemain Naturalisasi Baru

“Setelah kami menang lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Asia, saya tak tahu ada aduan. Saat saya tanya ke AFC, mereka bilang itu bukan dari federasi Vietnam, bukan dari sekretaris jenderal maupun presidennya. Jadi, agak aneh kalau FIFA mau menanggapi aduan yang tidak resmi,” ujarnya.

Tunku Ismail menegaskan para pemain keturunan tersebut tidak tahu-menahu soal administrasi dan tidak pantas dihukum atas kesalahan yang bukan tanggung jawab mereka.

“Menuduh para pemain memalsukan dokumen itu tidak benar sama sekali. Mereka hanya bermain untuk negara. Jika mereka sampai diskors setahun, mereka kehilangan gaji dan mata pencaharian. Kami tak akan diam — kami siap membawa ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) bila perlu,” tegasnya.

Kontributor: Adam Ali