Kapolres Cianjur Bantah Mobil Tabrak Mahasiswa Unsur hingga Tewas Berasal dari Rombongan Pejabat

SuaraCianjur.id - Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, membantah bahwa mobil yang menabrak Selvi Amalia Nuraeni, Mahasiswa Universitas Suryakancana (Unsur) berasal dari rombongan pejabat. Ia memastikan mobil itu bukan bagian rombongan pengawalan. 

Hal tersebut diungkapkan Doni dalam jumpa pers bersama awak media di Cianjur, Rabu (25/1/2023). Ia menegaskan mobil Audi A8 warna hitam yang menabrak Selvi adalah rangkaian liar yang masuk ke rombongan pengawalan. 

"Artinya mengikut, jadi (mobil Audi A8) bukan rombongan pengawalan. Tapi ini rangkaian liar yang memaksa masuk," kata Doni. 

Polres Cianjur sudah berupaya mengidentifikasi mobil pelaku tabrak lari yang menyebabkan mahasiswi cantik itu tewas. 

Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi serta rekaman CCTV di tempat kejadian tabrak lari. Polisi juga memeriksa CCTV di sebagian jalan yang kemungkinan dilintasi mobil Audi A8 itu sebelum tiba di TKP. 

Doni mengatakan pada saat bersamaan memang melintas rombongan pengawalan dari Jakarta yang sudah mengikuti kegiatan di wilayah Bandung dan Cianjur. Ia meyakinkan Mobil Audi A8 bukan bagian dari rombongan pengawalan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, lanjut Doni, mobil itu diduga menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. 

"Setelah kami lakukan identifikasi nomor kendaraannya, diduga nomor kendaraannya nomor palsu," kata dia.

Pihaknya pun sudah berupaya mengidentifikasi siapa saja yang ada di dalam mobil pelaku tabrak lari itu. Hasil pemeriksaan sementara menunjukan bahwa ada tiga orang di dalam mobil, termasuk anak kecil. 

Baca Juga: Panasaran Cara Maksimalkan Potensi Bisnis Media Lokal? Temuai Jawabannya di Local Media Outlook 2023

"Satu lelaki, satu perempuan, dan anak kecil," kata dia.

Sementara itu Selvi diduga jadi korban tabrak lari di Jalan Raya Bandung. Pengusutan kasus dugaan tabrak lari ini sempat menuai sorotan dari publik. 

Terlebih mobil yang diduga menabrak Selvi sebelumnya disebut bagian dari rombongan pengawalan pejabat. (*)