- Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, konsisten memperjuangkan penghapusan seluruh ambang batas pemilu tingkat nasional maupun daerah.
- Penghapusan ambang batas bertujuan menciptakan keadilan demokrasi dan memberikan kesempatan setara bagi semua partai politik peserta pemilu.
- DPR dan pemerintah akan membahas revisi RUU Pemilu yang melibatkan partai non-parlemen untuk menampung berbagai gagasan kebijakan.
Suara.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, menyatakan sikap partainya yang tetap konsisten memperjuangkan penghapusan seluruh kategori ambang batas (threshold) dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pada lingkup nasional maupun pemilihan di tingkat daerah.
Menurut pandangan Anis, penyesuaian regulasi tersebut diperlukan guna mewujudkan tata kelola demokrasi yang berkeadilan serta membuka ruang kesempatan yang seimbang bagi setiap kekuatan politik yang ada di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anis seiring dengan kesiapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pihak Pemerintah untuk memulai pembahasan draf Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
"Partai Gelora secara prinsip memperjuangkan dihapuskannya segala bentuk threshold, baik untuk pusat maupun untuk daerah," jelas Anis saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Pusat.
Anis menambahkan bahwa draf argumen partainya mengacu pada perkembangan landasan hukum serta dinamika konseptual politik terbaru. Ia menilai bahwa implementasi penyederhanaan hambatan dalam proses demokrasi sudah selayaknya diterapkan secara komprehensif.
Langkah ini dipandang selaras dengan draf substansi konstitusi yang memberikan jaminan hak konstitusional bagi seluruh partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Di samping memberikan catatan kritis terhadap aturan ambang batas pemilu, Anis Matta juga memberikan tanggapan mengenai bergulirnya wacana agenda pertemuan antara Komisi II DPR dengan jajaran partai politik di luar parlemen (non-parlemen).
Langkah koordinasi tersebut sebelumnya muncul berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Pertemuan lintas partai tersebut diproyeksikan sebagai instrumen konsolidasi guna memberikan kesempatan bagi kekuatan politik di luar DPR RI untuk ikut berpartisipasi menyumbang gagasan dalam perumusan materi kebijakan RUU Pemilu.
Baca Juga: Kenaikan BBM Tuai Kritik, DPR Mengaku Tak Pernah Diajak Berdiskusi oleh Pemerintah
Saat dimintai konfirmasi mengenai keterlibatan serta posisi resmi dari Partai Gelora dalam wacana tersebut, Anis mengonfirmasi bahwa saluran komunikasi antarpimpinan partai saat ini telah terbuka dan sedang berlangsung di lapangan.
"Dalam proses, komunikasi ada," tutur Anis
Berita Terkait
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Debat Panas PDIP ke Menkop: Koperasi Merah Putih Gak Jelas, Buka di Samping Kuburan!
-
Strategi Barikade TNI-Polri Pecah Massa Mahasiswa, Bundaran HI dan DPR Sepi Orasi
-
Natalius Pigai Minta Anggaran Bangun Kantor, DPR Nada Tinggi: Ini Beban, Negara Sedang Krisis!
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik