SBY Bilang Bakal Kacau Kalau Sistem Pemilu Diganti Tertutup, Seberapa Parah?

Isu bocornya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup dianggap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa membuat Pemilu kacau balau.

SBY berpandangan apa yang ia sampaikan juga merupakan pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia dan mayoritas partai-partai politik. Tak terkecuali para pemerhati pemilu dan demokrasi.

Pertanyaan SBY kepada MK, yakni apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? 

"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem Pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos (kekacauan)," kata SBY.

Lantas seburuk apa sistem pemilu proporsional tertutup sehingga bisa membuat kacau?

Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem di mana partai politik mengajukan daftar calon legislatif mereka secara internal, dan pemilih hanya memilih partai politik tanpa dapat memilih calon-calon individual. Pada sistem ini, kursi parlemen didistribusikan berdasarkan perolehan suara partai secara proporsional.

Dampak buruk dari sistem pemilu proporsional tertutup antara lain:

1. Kurangnya representasi individu: Dalam sistem ini, pemilih tidak memiliki pilihan untuk memilih calon individu yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini mengurangi kemampuan pemilih untuk memiliki pengaruh langsung terhadap orang yang akan mewakili mereka di parlemen.

2. Kurangnya akuntabilitas: Tanpa pemilihan individu, para anggota parlemen lebih cenderung bertanggung jawab kepada partai politik daripada kepada konstituennya. Dalam sistem ini, keputusan politik sering kali diambil berdasarkan pertimbangan partai, bukan berdasarkan kepentingan konstituen.

Baca Juga: Optimis dengan Masa Depan Indonesia, Ganjar: Garap Sektor Maritim Saja, Kita Bisa Naikkan Pendapatan Negara

3. Dominasi partai politik: Sistem ini cenderung memperkuat kekuatan partai politik. Partai-partai politik yang besar dan mapan memiliki keuntungan dalam menempatkan calon mereka di posisi yang lebih tinggi dalam daftar, sehingga partai-partai kecil atau baru kesulitan untuk mendapatkan kursi parlemen. Hal ini dapat mengakibatkan dominasi partai politik yang sama selama bertahun-tahun, mengurangi variasi dan persaingan politik yang sehat.

4. Oligarki partai: Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, kekuatan besar lebih cenderung berkonsentrasi pada elite partai. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana sedikit individu atau kelompok dalam partai memiliki kendali yang signifikan atas keputusan partai dan perekrutan calon.

5. Tidak mewakili keragaman pemilih: Sistem ini dapat mengabaikan keragaman pendapat dan preferensi pemilih yang ada dalam masyarakat. Pemilih mungkin memiliki preferensi yang lebih luas dan bervariasi, namun sistem ini tidak memberikan cara yang efektif untuk mencerminkan keragaman tersebut dalam wakil-wakil yang terpilih.

Dalam beberapa negara, sistem pemilu proporsional tertutup telah dikritik karena dampak-dampak negatif ini. Beberapa negara telah beralih ke sistem pemilu proporsional terbuka atau campuran untuk memperbaiki representasi dan akuntabilitas politik.