Tidak Ada Campur Tangannya, Jokowi Sebut Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Dibuat Prabowo Sendiri

Proposal perdamaian antara Rusia dengan Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menuai polemik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak ada campur tangannya mengenai proposal perdamaian tersebut. 

Menurut Jokowi, proposal perdamaian itu murni berasal dari Prabowo sendiri. 

“Itu dari Pak Prabowo sendiri,” ujar Jokowi usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Oleh sebab itu, rencananya Jokowi akan memanggil Prabowo untuk memberikan klarifikasi. Rencananya Jokowi akan memanggil Prabowo pada Selasa (6/6/2023) atau Rabu (7/6/2023).

“Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan," terangnya. 

Sebelumnya, Prabowo menawarkan proposal perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia dalam Shangri-La Dialog di Singapura.

Adapun lima usulan yang ditawarkan Prabowo ialah gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.

Mantan Danjen Kopassus itu juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa. 

Belakangan diketahui kalau proposal perdamaian itu ditolak oleh pihak Ukraina. 

Baca Juga: Mario Dandy Pernah Ancam Tembak David Ozora, Tapi Tak Masuk Dakwaan Jaksa

Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Radityo Dharmaputra bersepakat dengan pihak Ukraina yang langsung menolak usulan Prabowo tersebut.

Radityo menilai kalau usulan perdamaian yang diajukan Prabowo tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, lima poin usulan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat ini.

"Mengapa proposal Pak Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat? Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri,” kata Radityo melalui akun Twitternya @RadityoDharmaP dikutip pada Senin (5/6/2023).