Pesan Gus Dur di Masa Lalu Dibongkar Anak: Imin Merebut PKB dan Tak Bisa Dibiarkan

Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membongkar ucapan sang ayah terkait kudeta yang dilakukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Putri mendiang Gus Dur ini juga mengingatkan agar Cak Imin berhenti membuat narasi bohong. Hal itu dikatakan Alissa Wahid menanggapi pernyataan Cak Imin yang menyebut ia dikeluarkan oleh Gus Dur dari PKB.

"Sudahlah hentikan narasi tidak jujur seperti ini," kata Alissa Wahid melalui akun X pribadinya @AlissaWahid dikutip pada Rabu (6/9/2023).

Melalui cuitannya, Alisa Wahid mengungkapkan bahwa sang ayah pernah mengatakan pada dirinya bahwa Cak Imin ingin merebut kekuasaan di PKB.

Saat itu, Gus Dur mengatakan pada Alissa bahwa tindakan yang akan dilakukan Cak Imin itu tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Saya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB. Tapi saya jelas mengingat betul ucapan #GusDur LANGSUNG kepada saya: "Imin merebut PKB dan tidak bisa dibiarkan"," cuitnya.

Sebelumnya, dalam wawancara di program Mata Najwa, Cak Imin menyebut jika dirinya yang dikudeta oleh Gus Dur lalu diberhentikan.

Cak Imin mengeluarkan pernyataan itu untuk merespons isu yang sering muncul saat dirinya berkontestasi politik, seperti di Pilpres 2024. Ia mengaku disebut sebagai pihak yang mengkudeta Gus Dur dari PKB.

"Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta, dikudeta orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari Ketum, saya nonaktif," kata Cak Imin pada Senin (4/9/2023).

Baca Juga: 3 Pemain Timnas Indonesia Senior yang Diprediksi Masuk Skuad Asian Games 2023

Cak Imin mengklaim kalau dirinya tidak melakukan perlawanan ketika diberhentikan. Oleh sebab itu, ia langsung menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masykur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yenny Wahid sebagai Sekjen DPP PKB.

"Dalam proses kepemimpinan Ali Masykur dan Yenny ini lah hasil kudeta terhadap saya, dan saya terima tidak ada masalah. Tapi di situ karena tidak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU," terangnya.