Jokowi Larang Pejabat Bukber, PKS Suudzon Ada Udang di Balik Batu

Suara Denpasar - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para pejabat negara melakukan buka puasa bersama atau bukber. Alasannya karena saat ini Indonesia sedang menghadapi masa transisi pandemi COVID-19, sehingga para petinggi diminta untuk berhati-hati.

Kebijakan ini menuai banyak protes dari banyak pihak karena aktivitas publik sudah berjalan seperti biasa sejak PPKM dicabut. Selain itu, ada pula yang mencurigai niat lain di balik kebijakan tersebut.

Nasir Djamil selaku anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS bahkan curiga "ada udang di balik batu" saat membahas kebijakan tersebut.

Menurutnya, larangan tersebut adalah bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap konsolidasi Pilpres 2024 yang berkedok buka bersama.

"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar Nasir seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (24/3/2023).

Nasir juga berpendapat bahwa larangan ini sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta pernikahan yang sudah berjalan seperti sedia kala. Seperti yang digelar Presiden Jokowi saat putra bungsunya, Kaesang Pangarep, menikah beberapa bulan lalu.

Nasir bahkan mencurigai adanya sosok penting selain Jokowi di balik kebijakan tersebut. Dia bertanya, "Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau."

Karena itulah Nasir menyebut larangan ini tak sejalan dengan revolusi mental yang dijalankan oleh Jokowi dan menuntut agar segera mencabutnya.

"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," tandasnya.

Baca Juga: Mantap! Presiden Joko Widodo Minta Kompetisi Liga 2 Musim ini Kembali Dilanjutkan

Sementara itu, larangan buka bersama untuk pejabat disampaikan Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet atau Mensesneg Pramono Anung lewat Surat Sekkab bernomor 38/Seskab/DKK/03/2023 pada 21 Maret 2023. (*/Dinda)