55 Anggota DPRD Bali Didominasi PDIP, Mangku Pastika: Gak Berfungsi, Gak Ada Koreksi

Suara Denpasar - Anggota DPRD Provinsi Bali pada pemilu 2019 didominasi oleh kader PDI Perjuangan (PDIP). Dari total 55 kursi, PDI Perjuangan berhasil menyabet 33 kursi. 

Karena mendulang kursi terbanyak, Ketua Dewan diposisikan kepada PDI Perjuangan (PDIP), kemudian Wakil Ketua I diraih Golkar, Wakil Ketua II diisi Gerindra dan Wakil Ketua III adalah Demokrat. 

Mengingat, PDIP meraih 33 kursi, Golkar 8 kursi, Gerindra 6 kursi, dan Demokrat 4 kursi. Sisanya, Partai NasDem 2 kursi, PSI 1 kursi dan Hanura 1 kursi.

Sebagai legislatif dalam konsep Trias Politica, fungsi anggota DPRD adalah membuat dan mengawal undang-undang sampai pada tujuan dan sesuai regulasi. 

Selain itu, anggota DPR diharapkan memiliki banyak gagasan sehingga dapat terjadi uji ide atau gagasan dan konsep antara satu komisi dengan komisi yang lain kalau terjadi perdebatan, bukan sekadar nyatakan sepakat. 

Hanya saja, apabila dalam satu kelompok legislatif yang didominasi oleh suatu warna atau partai, maka sulit terjadi hal tersebut. Mengingat kalau harus voting maka suara partai dominasilah yang akan menang. 

Apalagi kalau eksklusif juga dari partai yang sama. Maka anggota legislatif akan sulit melakukan evaluasi secara serius terhadap kerja-kerja eksekutif. 

Hal tersebut yang dilihat oleh mantan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika di Parlemen Bali. Menurutnya 55 orang anggota DPRD Bali sekarang tidak berfungsi karena kurangnya koreksi terhadap eksklusif.

"Sekarang jelas tidak berfungsi sehingga banyak sekali kebijakan publik yang ngawur-ngawur. Karena gak berfungsi, gak ada koreksi," kata Mangku Pastika dalam video yang diposting TikTok @diksi.newsroom, dikutip Suara Denpasar, Senin, (29/5/2023).

Baca Juga: Sosok Desak Putri Aryani, Perempuan Asal Bali yang Jadi MC Pernikahan Enzy-Molen: Suasananya Manis Banget

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bali itu berharap ke depan, pada pemilu 2024 rakyat harus memilih wakil rakyat yang berani, pintar dan tulus ikhlas. 

"Perubahan itu hanya bisa dimulai orang-orang yang pemberani, kemudian dikawal oleh orang-orang yang pintar, dan diselesaikan oleh orang-orang yang tulus ikhlas. Nah yang 55 orang ini yang akan menentukan apakah berfungsi atau tidak DPRD itu," tandasnya. (*/Dinda)