Depok.suara.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra T.G Talattov mendukung kebijakan pembatasan BBM subsidi berbasis data rumah tangga karena lebih efektif dan tepat sasaran di masa depan.
"Dengan melihat kemampuan ekonomi, penghasilan atau pengeluaran dari masing-masing rumah tangga," ujar Abra.
Pria yang menjabat Head of Center of Food, Energy and Sustanaible Development INDEF itu mengatakan, program ini lebih efektif, tepat sasaran dan potensi penghematan konsumsi jauh lebih besar dibandingkan hanya berbasis kendaraan.
Berkat sistem ini, ia mengatakan, masyarakat yang penghasilannya mepet diatas UMR masih dapat membeli BBM bersubsidi.
Ditambah lagi, subsidi dapat tepat sasaran ke rumah tangga layaknya bantuan perlindungan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sembako.
"Itu akan jauh lebih efektif dan menghindari terjadinya kebocoran," ujar Abra dikutip dari Antara.
Meski begitu, ia mengakui, tidak mudah menerapkan sistem ini dan membutuhkan waktu jangka panjang untuk proses eksekusinya.
Pemerintah perlu menyiapkan data, melakukan sinkronisasi data hingga menyiapkan mekanisme penyaluran. Sehingga, menurut dia, alasan inilah yang belum membuat pemerintah mengambil opsi ini.
"Apabila mau diberlakukan tahun ini akan sulit," ujar Abra.
Baca Juga: Mengaku Dewa Matahari, Natrom Larang Warga Banten Salat
Sehingga Abra mengaku cukup lega dengan adanya solusi alternatif pembatasan pembelian BBM bersubsidi berbasis kendaraan melalui MyPertamina.
Untuk sementara, cara ini sangat mungkin dilakukan dalam jangka waktu singkat, karena berbasis kapasitas mesin kendaraan.
Abra berharap program yang mulai berjalan ini dapat mengendalikan distribusi subsidi yang sudah mendesak karena disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang semakin besar.
Saat ini, peralihan konsumen dari BBM non subsidi ke BBM subsidi sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Pihaknya mencatat periode Maret- April 2022 terjadi peningkatan volume penjualan solar bersubsidi sebesar 7 persen. Lalu, pada periode yang sama volume penjualan pertalite meningkat sebesar 13,8 persen.
"Jadi, kedua produk ini membuktikan bahwa terjadi shifting konsumen dari non subsidi ke subsidi," ujar Abra.
Meski demikian, Abra juga mengingatkan masih adanya potensi ketidakefektifan dalam mengurangi kuota penjualan dari penerapan pengendalian BBM subsidi berbasis data kendaraan ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
56 Kode Redeem FF Terbaru 1 April 2026, Ada Bundle Panther dan Pirate Gratis
-
Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Negara Lain di Asia Tenggara
-
AS Mau Keluar dari Iran, Wall Street Langsung Meroket
-
Toyota Innova Vs Rush, Mana yang Lebih Irit? Cek Beda Konsumsi BBM, Performa, Harga, dan Pajaknya
-
If Wishes Could Kill, Drama Horor Remaja Pertama Netflix Tayang 24 April
-
Tak Hanya Kejar Cuan, Emiten TAPG Kerek Kualitas Hidup Masyarakat Sekitar Operasional
-
BEI Resmi Ubah Aturan Free Float, Emiten Wajib Tingkatkan Porsi Saham Publik Bertahap
-
AS Mau Angkat Kaki dari Iran, Harga Minyak Dunia Meluncur 2,5%
-
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran Daerah, Wajib Lapor Tiap 2 Bulan
-
Sahabat Dinar Candy Ngaku Diajak VCS Suami Clara Shinta, Dibayar Rp1 Juta