Kadin Depok Harus Bermitra Dengan Pemerintah

Depok.suara.com, Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Depok periode 2021-2026 memiliki tanggung jawab berat dan harus bermitra dengan pemerintah.

Demikian dikatakan ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara saat melantik pengurus Kadin Kota Depok periode 2021-2026 di Hotel Bumi Wiyata Jalan Margonda.

Dia menambahkan Kadin bermitra dengan pemerintah untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM) menjadi lebih baik lagi. Apalagi UMKM disebut sebagai fondasi utama dalam sebuah perekonomian sebuah negara.

"Kami nilai UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara. Dalam negara mana pun, semakin banyak pelaku UMKM-nya, maka fondasi ekonominya akan semakin kuat,"katanya.

Tugas Kadin antara lain menciptakan UMKM dan para pejuang (pengusaha UMKM) itu. Semua ini dalam rangka persiapan untuk mencapai Indonesia emas pada 2045.

“Tanpa (persiapan) itu, bisa jadi ini malah malapetaka. Jadi ini adalah tugas bersama dan bekerja sama menciptakan usaha dan mengembangkannya dari mikro menjadi kecil serta menjadi menengah,” terangnya.

"Disitulah peran kebersamaan, kekompakan, sinergi dalam memajukan bidang perekonomian," sambungnya.

Di lokasi sama Ketua Kadin Depok Miftah Sunandar menambahkan, pihaknya sejalan dengan program Kadin Indonesia, utamanya dalam hal pembenahan Tripartit ketenagakerjaan terkait upah layak buruh.

“Nah yang kedua kita memang bulan depan kita akan kirim ibu-ibu kebaya (pembuat kebaya) ke Jerman,” katanya usai menghadiri pelantikan para pengurus Kadin Kota Depok.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Jelang Laga Southampton vs Manchester United

Kemudian, rencana kerja yang ketiga, kata Miftah, ikut memajukan UMKM Depok. Melalui program kul in.

Lebih lanjut Miftah menegaskan, bahwa kehadiran Kadin di kota ini untuk turut meningkatkan perekonomian warga.

“Jadi gini loh, Kadin itu memang mandiri profesi, sesuai Undang-Undang kita mitra pemerintah, jadi bukan Kadin atau pengusahanya minta proyek APBD yang ada di kota,” tegasnya.

Menurut dia justru sebaliknya, Kadin harus dapat berkontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

"Banyak pengusaha properti dan BPHTB-nya. Kedua, pajak parkir dan macam-macam, jadi kita mandiri kita tidak dapat anggaran dari pemerintah,” jelasnya.  

Miftah pun membantah soal rumor yang menyebut jika kepengurusannya bersitegang dengan Pemkot Depok.