Kritik MA yang Ubah Batas Usia Kepala Daerah, Andovi da Lopez: Gue Punya Hak Bicara

Suara.com - Andovi da Lopez buka suara soal aksi viralnya menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah batas usia kepala daerah jelang Pilkada 2024. Ia menilai tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut.

"Gue cuma mengeluarkan isi hati dan pendapat. Sebagai warga Indonesia yang peduli dengan kondisi negara, ya gue punya hak untuk berbicara dong," ujar Andovi da Lopez di FX Sudirman, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Andovi da Lopez merasa punya tujuan jelas di balik kritiknya ke MA. Oleh karenanya, sah-sah saja untuk Andovi menyampaikan hal itu.

"Enggak ada salahnya vokal, asal tujuannya jelas. Tujuan gue kan juga bukan untuk menyakiti orang lain, tapi mencari apa yang paling baik untuk Indonesia," kata lelaki 30 tahun ini.

"Siapa pun memang punya hak untuk maju sebagai representatif negara, asal mengikuti aturan. Tapi, gue sebelnya sama penggantian syarat-syarat tertentu untuk beberapa hal," katanya melanjutkan.

Andovi da Lopez bahkan meyakini bahwa banyak pihak yang sebenarnya sependapat. Hanya saja, mereka tidak berani mengutarakan itu.

"Menurut gue, itu enggak kontroversial. Gue yakin banyak kok yang setuju, tapi pada takut ngomongin itu," tutur adik Jovial da Lopez ini.

Tak lupa, Andovi da Lopez menegaskan lagi bahwa kritik yang ia sampaikan bukan atas dasar permintaan siapa pun.

"Gue bukan Anak Abah, bukan Salam Metal, bukan kubu Prabowo-Gibran. Gue enggak dibayar siapa pun untuk ngomong apa pun," ucap Andovi da Lopez.

Baca Juga: Selain Andovi da Lopez, Bintang Emon Juga Kritik Putusan Batas Usia Kepala Daerah

"Ngomong kayak gini itu malah rugi, enggak ada keuntungannya sama sekali. Yang ada justru brand takut, bingung kenapa Andovi jadi aktif. Jadi kalau kalian merasa gue dapat keuntungan pribadi dari situ, tidak ada sama sekali," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Andovi da Lopez melalui sebuah video di Instagram baru-baru ini mengkritik keras keputusan MA mengubah batas usia kepala daerah jelang Pilkada 2024. Kebijakan itu disinyalir bertujuan untuk memuluskan langkah pihak tertentu dalam pencalonan diri sebagai pemimpin daerah.

"Kita nggak bisa mengubah peraturan untuk menyesuaikan kepentingan satu pihak. Itu tidak masuk akal, dan kita tidak boleh terus-menerus mengulanginya," ucap Andovi da Lopez, yang versi aslinya memakai Bahasa Inggris.