Viral di Media Sosial, 6 Daftar Artis yang Dikabarkan Bakal Kehilangan Job usai Ikut Demo RUU Pilkada

Suara.com - Media sosial X belum lama ini dihebohkan dengan kabar beberapa artis yang bakal kehilangan job. Mereka masuk daftar tersebut karena ikut dalam demo kawal putusan MK beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut dibagikan oleh seorang pengguna akun X, dika_maxelyou. Dikutip pada Selasa (3/9/2024).

Pemilik akun tersebut bahkan menyebut bahwa beberapa artis terancam ditinggalkan penggemar.

"Siap-siap jadi pengangguran dan ditinggalkan penggemarnya. Sebulan ke depan ngemis-ngemis minta job," tulis akun X @dika_maxelyou tersebut.

Cuitan itu pun langsung viral setelah komika Pandji Pragiwaksono turut memberi komentar. Sayang belum satu hari diperbincangkan twit tersebut sudah hilang.

Lantas siapa saja artis yang masuk ke daftar bakal kehilangan job? Berikut ulasannya.

1. Reza Rahadian

Reza Rahadian ikut menyuarakan kegelisahannya mengenai DPR yang berencana mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dia pun naik ke atas mobil komando menyuarakan kegelisahannya.

Sebelum beredar mengenai cuitan artis bakal kehilangan job, Rea Rahadian sempat mengungkap tidak takut bakal kehilangan job.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Girang Tak Masuk Daftar Artis Terancam Nganggur: Bakal Gelar Syukuran

"Saya enggak merasa ada yang perlu ditakuti kalau negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan untuk berpendapat," tegas Reza Rahadian dalam sebuah podcast beberapa waktu lalu.

"Jujur saya nggak punya ketakutan yang bagaimana-bagaimana ya terhadap apa yang saya lakukan hari ini. Karena saya juga punya hak, saya punya hak bersuara," sambungnya.

2. Arie Kriting

Arie Kriting menjadi artis yang masuk daftar bakal kehilangan job. Suami Indah Puspitasari itu ikut melakukan demo bersama rekan-rekan komika lainnya.

3. Bintang Emon

Bintang Emon yang menjadi komika paling kritis terhadap pemerintahan. Beberapa kali kontennya soal kebijakan pemerintah selalu mencuri perhatian warganet. Dia juga tidak ketinggalan turun saat demo menolak pengesahan revisi UU Pilkada.