Heboh Soal Fufufafa Hingga Caleg Bermasalah Tetap Dilantik, Ibnu Jamil Pernah Bahas Pentingnya Rekam Jejak Politisi

Suara.com - Masyarakat benar-benar sedang dibuat geram dengan mereka-mereka yang menjalankan sistem pemerintahan. Belum selesai dengan akun Kaskus Fufufafa, publik dibikin marah lagi lewat kabar pelantikan anggota DPRD yang berstatus tersangka dalam sebuah kasus hukum.

Ya, politisi PKS bernama Herman resmi menyandang status sebagai anggota DPRD Singkawang usai dilantik pada Selasa (17/9/2024). Padahal, Herman lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 13 tahun.

Jauh sebelum itu, dinasti-dinasti politik kecil juga bermunculan di beberapa daerah. Ada orang tua dan anak yang sama-sama lolos dari Pemilu Legislatif, dan berasal dari partai yang sama.

Terkait apa yang terjadi saat ini di lingkungan politik Tanah Air, Ibnu Jamil ternyata sudah lebih dulu punya keresahan tentang pentingnya rekam jejak para politisi.

"Pasti politikus-politikus kita ini akan bilang bahwa semua kita serahkan ke pilihan rakyat. Padahal ya, sebenernya pemimpin itu dilihat dari proses penyaringan partai politik," ungkap Ibnu Jamil di sela kunjungannya ke redaksi Suara.com di kawasan Mega Kuningan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ibnu Jamil menilai, partai politik memegang peranan besar dalam menentukan kader-kader mana yang akan dicalonkan untuk masuk ke pemerintahan.

"Partai kan yang menyuguhkan A, B, C, D. Rakyat tinggal memilih," kata Ibnu Jamil.

Oleh karenanya, keberadaan politisi-politisi yang kini diduga bermasalah pun diyakini Ibnu Jamil sebagai bagian dari kelalaian partai politik dalam menyeleksi calon-calon mereka.

"Kan dari proses penyaringan, bisa coba lah dikulik, track record-nya seperti apa. Tapi ya, itu lah dinamika politik," tutur Ibnu Jamil.

Baca Juga: Seorang Warganet Ungkap Anak Ibnu Jamil Jadi Korban Perundungan: sampai Muntah Darah

Rekam jejak seorang politisi adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kalau cuma mengikuti aturan pendaftaran calon legislatif atau calon kepala daerah secara formil, sudah tentu menurut Ibnu Jamil kalau mereka yang diduga bermasalah ini bisa melenggang lolos dari tahap verifikasi.

"Selagi peraturannya seperti itu, tidak ada yang melanggar, pasti akan sah-sah aja," pungkas Ibnu Jamil.