Suara.com - Ifan Seventeen selaku Direktur Utama Produksi Film Negara (PFN) memberikan penjelasan panjang lebar terkait kontroversi film animasi Merah Putih: One for All.
Film ini tengah menjadi sorotan karena disebut memiliki anggaran fantastis dan dikaitkan dengan penggunaan dana pemerintah.
Ifan menegaskan bahwa film tersebut sepenuhnya dimiliki dan diproduksi oleh pihak swasta.
"Film Merah Putih: One for All itu film yang dimiliki dan diproduksi oleh teman-teman yang ada di PH swasta, dan kewenangan saya itu tidak sampai sebagai Bapak Industri Perfilman Indonesia," ujar Ifan.
Dia menambahkan bahwa kewenangannya hanya sebatas sebagai Direktur Utama dari PFN, bukan pihak yang mengatur seluruh produksi film di Indonesia.
Pemilik nama asli Riefian Fajarsyah itu menegaskan bahwa PFN tidak memproduksi semua film di Indonesia, dan Merah Putih: One for All bukan bagian dari portofolio mereka.
Dia juga menekankan bahwa tidak ada dana negara yang digunakan dalam produksi film tersebut.
Ifan lantas menjelaskan bahwa proses kelolosan sebuah film untuk tayang di layar lebar berada di bawah kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF).
Menurutnya, LSF memiliki kriteria khusus yang mengatur kelayakan sebuah film, tetapi tidak menilai kualitas teknisnya.
Baca Juga: Perjuangan Tembus Bioskop, Film 'Merah Putih One For All' Sempat Ditolak dan Minta Revisi oleh XXI
"Contoh, film itu tidak boleh ada isu SARA, ada pornografi, kekerasan, dan lain-lain. Tapi bukan mengkurasi kualitas dari produknya," jelas Ifan.
Dia menegaskan bahwa penayangan sebuah film di bioskop merupakan hak prerogatif pihak swasta.
"Bioskop ini adalah perusahaan swasta, maka hak prerogatif dari bioskop untuk memberikan tayangan di tempat mereka," kata Ifan.
Terkait kualitas, Ifan mengakui bahwa film ini memang jauh dari kata maksimal dalam hal produksi.
Namun, dia menilai bahwa proses kreatif seperti ini adalah bagian dari perjalanan belajar di industri animasi Indonesia.
"Bukankah kualitas produksi adalah bagian dari proses pembelajaran? Dan perlu diingat, film ini tidak menggunakan dan atau anggaran dari pemerintah sedikitpun dan ini juga bukan filmnya PFN," tegasnya.
Berita Terkait
-
Animator Luar Negeri Ngaku 6 Karyanya Dicuri oleh Film Merah Putih: One For All
-
LSF Sebut Film Animasi Merah Putih One For All Dinyatakan Lulus Sensor, Ini Alasannya
-
Kreator AI Poles Trailer Film Merah Putih One For All, Hasilnya Mencengangkan
-
Penuh Kritikan, Apakah Film Merah Putih One for All Batal Tayang di Bioskop?
-
Film Merah Putih One For All Dipastikan Bukan Proyek Dadakan, Sudah Digarap Sejak Tahun Lalu
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Ahmad Dhani Terang-terangan Rendahkan Indonesian Idol: Kalau Enggak Ada Judika, Basi Lah!
-
Siswi SMAN 1 Pontianak yang Protes di LCC Empat Pilar MPR Kini Ditawari Beasiswa ke China
-
Makin Terbuka, Ardhito Pramono Blak-blakan Soal Hubungannya dengan Davina Karamoy
-
Permintaan Maaf MC LCC Empat Pilar MPR RI Malah Picu Perdebatan Baru
-
Biasa Main Film Serius, Ardhito Pramono Ketagihan Main Komedi Absurd Gara-Gara Gudang Merica
-
Buntut Ketidakadilan LCC MPR RI 2026: Juri, MC, hingga Ketua MPR Digugat ke PN Jakpus
-
Tantang Syekh Ahmad Al Misry Tes Hafalan Al-Quran, Hanny Kristianto Siapkan Hadiah Rp1 Miliar
-
Peserta LCC Empat Pilar MPR RI Diduga Diintimidasi Usai Protes Penilaian Juri
-
Shindy Lutfiana MC LCC Empat Pilar MPR RI Mulai Kena 'Cancel Culture', Pihak EO Putus Kerjasama
-
Bukan Minta Maaf, Juri LCC MPR RI Malah Diduga Unggah Status Menantang Publik