Di Tengah Isu Kenaikan Tunjangan DPR, Angelina Sondakh Beberkan Tradisi Buruk Parlemen

Suara.com - Polemik kenaikan tunjangan DPR kembali memantik sorotan publik. Di tengah panasnya isu tersebut, Angelina Sondakh, mantan anggota DPR RI yang kini sudah jauh dari hiruk-pikuk Senayan, justru blak-blakan membongkar tradisi buruk parlemen semasa dirinya masih menjabat.

Melalui sebuah tayangan di akun Instagram @rumpi_ttv yang dikutip pada Senin, 1 September 2025, Angelina menyinggung soal budaya permisif yang sudah lama mengakar di DPR. 

Dia menyebut hal tersebut membuat banyak kebiasaan buruk dianggap wajar, meski jelas-jelas menyalahi prinsip dasar demokrasi.

"Kita berbicara adalah sistem yang memang sudah ada dan mungkin akhirnya jadi budaya. Nah, kalau misalkan sudah jadi budaya kan akhirnya jadi permisif dan selalu mengatakan excuse, 'Ah sudah biasa lah,' gitu," kata Angelina Sondakh.

Tak berhenti di situ, perempuan 46 tahun tersebut juga menyinggung bagaimana anggota DPR yang idealis sekalipun sering harus "tunduk" pada sistem yang sudah terbentuk.

"Mungkin kalah set kali ya," ujarnya.

Lebih jauh, ibu sambung Aaliyah Massaid ini menyoroti bagaimana rakyat, yang sejatinya pemilik kedaulatan, seringkali hanya jadi penonton. Dalam acara resmi, rakyat jarang ditempatkan sebagai pihak yang paling dihormati.

"Kalau dalam undangan-undangan resmi, memang rakyat yang disambut duluan? Pasti kan, 'Yang kami hormati,' gitu loh. Dan selalu yang di-mention bukan rakyatnya dulu. Itu dan itu sudah menjadi seperti culture yang akhirnya tuh permisif lagi. Padahal kan bosnya rakyat ada di situ ya," tutur Angelina.

Istri almarhum Adjie Massaid ini menegaskan, sudah seharusnya rakyat diposisikan sebagai pihak pertama yang dihormati. 

Baca Juga: Kena Skakmat Rakyat! 5 Anggota DPR Dinonaktifkan Buntut Ucapan dan Tingkah Nirempati

"Harusnya, eh dan inilah harusnya kan, 'Selamat siang kepada rakyatku.' Tapi rakyat jarang disebut," imbuhnya.

Pernyataan Angelina ini menambah bahan bakar di tengah derasnya kritik publik soal wacana kenaikan tunjangan DPR.

Alih-alih menyelesaikan masalah, isu tersebut justru semakin mempertebal jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di Senayan.