Daftar Anggota DPR yang Dinonaktifkan, Mulai Artis dan Politisi Terkenal

Suara.com - Menyusul gelombang demonstrasi yang berlangsung di Indonesia, lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah dinonaktifkan per Senin, 1 September 2025.

Penonaktifan ini merupakan respons terhadap perkembangan dinamika politik dan aspirasi publik.

Lalu siapa saja anggota dewan yang akhirnya dinonaktifkan sejauh ini? Berikut daftarnya :

Ahmad Sahroni & Nafa Urbach

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari posisi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem.

Keputusan ini, yang berlaku efektif sejak Senin, 1 September 2025, diumumkan melalui Siaran Pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi F. Taslim.

Partai menyatakan bahwa penonaktifan kedua kader ini didasari oleh serangkaian peristiwa terkini, dengan sorotan pada pernyataan keduanya yang dianggap "mencederai" perasaan rakyat.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu, Paloh dan Hermawi menyampaikan: "Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,".

Selain itu, Surya Paloh menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya warga negara dalam perjuangan aspirasi mereka, menekankan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai acuan utama perjuangan partai.

Baca Juga: Leony Ledek Ahmad Sahroni yang Dituding Kabur ke Eropa Timur: Pulang Dulu, Sekolah Lagi

Sebelumnya, Ahmad Sahroni telah mengalami pergeseran posisi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.

Sahroni menjadi perhatian publik setelah komentarnya mengenai protes terhadap anggota DPR memicu demonstrasi di kediamannya.

Sementara itu, Nafa Urbach, seorang politisi dari kalangan artis, juga sempat menjadi sorotan karena komentarnya terkait tunjangan DPR.

Eko Patrio dan Uya Kuya

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari jabatan Anggota DPR RI Fraksi PAN, efektif mulai Senin, 1 September 2025.

Keputusan ini tertuang dalam siaran pers PAN yang diterbitkan pada Minggu, yang menyatakan: "Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,".

Partai juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penanganan isu-isu krusial.

Siaran pers tersebut ditutup dengan pernyataan: "Demikian Siaran Pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan,".

Adies Kadir

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), Sarmuji, mengumumkan penonaktifan Adies Kadir dari keanggotaan DPR RI Fraksi Partai Golkar.

Keputusan ini, yang berlaku efektif sejak Senin, 1 September 2025, diambil sebagai tindakan pendisiplinan dan penegakan etika anggota dewan.

Sarmuji menyatakan, "Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," seperti dikutip dari Detikcom pada Minggu.

Adies Kadir, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029, menjadi sorotan publik terkait pembahasan tunjangan DPR RI.

Sarmuji menegaskan komitmen partai untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan dukacita atas korban jiwa dalam demonstrasi baru-baru ini.

Ia menambahkan: "Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,".

Sarmuji juga menyatakan: "DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,".